BONEBOL DAILY – Mohamad Akbar Rezaldath Iyou, salah satu aktivis yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango, mengaku geram dengan ketidakjelasan dari polemik JPS yang begitu heboh dan terjadi di daerahnya sendiri.
Ibarat buah mangga yang matang dan tak kunjung jatuh dan hasilnya “MEMBUSUK” di pohon sendiri, menurut Ketua Kerukunan Pelajar Mahasiswa Suwawa (KPMS) tersebut ini sama halnya dengan persoalan JPS yang sampai hari ini ditunggu oleh masyarakat tentang kejelasan dari polemik tersebut yang sudah jelas dikatakan oleh salah satu aleg Bone Bolango tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan dan juga realitas dari bahasa argumentasi yang disampaikan pada saat beberapa pekan lalu.
Ia mengatakan, persoalan JPS memang menjadi salah satu konsumsi publik tetapi makin lama makin meredam seolah-olah persoalan selesai dengan sendirinya, tanpa ada kejelasan dan juga gerakan yang dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa persoalan ini masih dikawal.
“Polemik yang kurang lebih satu bulan telah terpublikasi kan masih meninggalkan rasa ‘Ambigu’ terhadap masyarakat, dengan adanya argumentasi dari salah satu aleg Bone Bolango yang mengatakan sembako tidak sesuai,” kata Reza.
Dari dua ratus ribu yang disepakati, lanjut dia, yang ditemukan malah menjadi sekitar seratus tiga puluh lima ribu. Hal ini menurutnya tidak seharusnya didiamkan, karena persoalan yang menyangkut rakyat harus diluruskan, namun sampai sekarang belum ada transparansi tentang tindak lanjut kasus tersebut.
“Kalau memang tidak ada yang di sembunyikan yah secepatnya di transparansikan, diklarifikasi supaya mainset masyarakat tidak ambigu. Seolah-olah masalah ini didiamkan tanpa ada klarifikasi,” imbuhnya.
“Kita sebagai mahasiswa dan juga pemuda yang peduli terhadap daerah beserta masyarakat akan menjembatani semua keluh kesah rakyat hari ini, saya yakin dan percaya masyarakat butuh transparansi persoalan JPS,” sambung Reza.
Dan kalau memang benar apa yang di sampaikan oleh aleg tersebut Reza menantang aleg yang “mencak-mencak” serta mengaku akan membawa polemik JPS di ranah hukum beserta dinas terkait yaitu dinas sosial untuk dapat menyampaikan masing-masing argumentasi di depan publik.
“Biar rakyat yang menilai ada apa? Dan bagaimana kebenarannya. Kita live, kita dialog sesuai protokol kesehatan, kita pakai aplikasi agar supaya ada transparansi serta sampaikan ke media lepas dialog tersebut, apa-apa saja yang menjadi rancu ataupun kesalahan dan kebenaranya seperti apa, dan juga sampai kenapa mandeknya pendistribusian JPS gelombang ke dua di Bone Bolango sedangkan di beberapa kabupaten sudah masuk di beberapa tahapan, biar semua jelas,” tandas Reza. (Daily12/zal)