– Isu kemiskinan dan peningkatan SDM Gorontalo, sangat tidak elegan, dijadikan sebagai komoditas politik untuk menarik simpati dan elektabilitas jelang Pilkada. Komitmen memberantas kemiskinan dan pembangunan SDM adalah agenda jangka panjang yang membutuhkan keikhlasan, ketulusan dan kerja keras dari awal, baik secara personal, sebagai warga Gorontalo yang dianuegrahi perekonomian yang lebih baik, maupun dalam kapasitas sebagai pejabat publik.
Dengan begitu, Jika ada calon Bupati dan Wakil Bupati yang bicara kemiskinan dan pembangunan SDM nanti menjelang Pilkada, patut dipertanyakan, jangan-jangan ia hanya menjadikan kemiskinan sebagai komoditas politik dan itu sangat tidak elegan. Selain itu, jejak perjuangan setiap figur calon Bupati atau Wakil Bupati dalam berkiprah menurunkan angka kemiskinan dan membangun SDM selama ini, patut direfleksi dan dievaluasi oleh masyarakat. Untuk apa? untuk melihat APA YANG SUDAH DIA PERBUAT, bukan APA YANG AKAN DIA PERBUAT. Masyarakat pemilih butuh bukti, bukan sekadar Janji.
Nah, jka berbicara tentang kemiskinan dan peningkatan SDM di Gorontalo, Nelson jauh-jauh hari sudah berpikir, berbuat, bertindak dan berkarya untuk itu. Hal ini dapat dilihat dari jejak-jejak karya Nelson untuk Gorontalo, jauh-jauh hari sebelum ia maju sebagai calon Bupati. Intinya, jika calon lain baru berbicara tentang kemiskinan dan SDM jelang Pilkada, Nelson sudah membuktikan kiprah nyata untuk membangun martabat Gorontalo dan membangun SDM Gorontalo jauh-jauh hari, sejak 32 tahun lalu setelah ia meraih gelar Insnyur dari Faperta Unsrat Manado.
Tahun 1999, saat perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo, satu hal yang menjadi penekanan Nelson ketika itu adalah, untuk melepaskan belenggu kemiskinan, Gorontalo harus menjadi Provinsi terlebih dahulu. Jika tidak, Gorontalo masih tetap dalam kerangkeng dibawah ketiak Provinsi Sulawesi Utara yang tidak bisa berbuat banyak untuk rakyatnya. Itulah salah satu visi Nelson, yang membuatnya begitu gigih tampil menggalang kekuatan seluruh elemen Gorontalo untuk memperjuangkan lahirnya Provinsi Gorontalo.
Yang kedua menurut Nelson, untuk menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo, maka aspek pertama yang harus dibangun adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Itupun, menurut Nelson, SDM yang menjadi fokus adalah, SDM petani, mengapa? Komunitas masyarakat penyumbang terbesar kemiskinan adalah para petani yang berada di desa-desa menyusul nelayan dan pedagang kaki lima dan pekerja sektor informal lainnya.
Tidak mengherankan jika jauh-jauh hari, yakni tahun 1988, Nelson sudah merintis berdirinya SMK Pertanian yang kini menjadi SMK Gotong Royong Telaga di Kab. Gorontalo. Kini setelah 32 tahun berdiri, SMK Gotong Royong yang dirintisnya sudah meluluskan puluhan ribu siswa yang kini berkiprah dan bekerja di seantero Gorontalo. Tidak cukup sampai disitu, saat menjadi Rektor UNG, Fakultas pertama yang diperjuangkan Nelson adalah berdirinya Fakultas Pertanian. Demikian juga, saat menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Nelson lagi-lagi membuka Fakultas Pertanian, Peternakan dan perikanan.
Tidak berhenti sampai disitu saja, tahun 2020, Nelson lagi-lagi menunjukkan kiprahnya dengan mendirikan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di Balahu Isimu Kab. Gorontalo. Saat ini, Nelson tengah memperjuangkan berdirinya Institut Pertanian Gorontalo (IPG) juga di Balahu Isimu Kab. Gorontalo yang kelak akan menjadi kebanggaan dan menjadi salah satu jalan meningkatkan martabat generasi muda Gorontalo di bidang pertanian.
Dalam kiprahnya membangun SDM Gorontalo, Nelson sama sekali tidak menggunakan istilah memberantas “Kebodohan”, karena kata itu adalah bentuk “pelecehan” terhadap eksistensi kemanusiaan. Dalam pandangan Nelson, tidak ada manusia yang bodoh yang ada, adalah “Kurangnya Kesempatan”.
Atas kiprah dan keberpihakannya itulah, maka tidak mengherankan, jika Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pusat, Jenderal (Purn) Moeldoko yang juga Ketua Staf Ahli Kepreidenan RI, mempercayakan Nelson sebagai Ketua HKTI Provinsi Gorontalo. Penunjukkan ini menjadi bukti pengakuan eksistensi kiprah Nelson dalam membangun SDM pertanian yang nota bene menjadi penyumbang terbesar kemiskinan di Gorontalo.
Yang menarik lagi, saat menjadi Bupati Gorontalo, hanya dalam waktu 4 tahun, Nelson mampu menurunkan prosentase angka kemiskinan. Tahun 2015, angka kemiskinan di Kab. Goprontalo sekitar 21, 8 persen, tahun 2019 turun menjadi 19, 84 persen atau turun 2 digit lebih, yakni capaian tertinggi di Provinsi Gorontalo. Pertumbuhan nilai investasi yang juga turut mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kab. Gorontalo, juga mengalami peningkatan di era pemerintahan Nelson. Jika tahun 2015, Investasi di Kab. Gorontalo hanya Rp. 150 milyar, maka tahun 2019 meningkat menjadi 1.8 trilyun, naik sekitar 12 kali lipat.
Program di bidang kemiskinan lainnya yang menjadi fokus perhatian Nelson adalah, pembangunan RUMAH LAYAK HUNI (MAHYANI). Jumlah Masyarakat di Kab. Gorontalo yag membutuhkan MAHYANI sekitar 19 ribu Rumah Tangga. Hanya dalam jangka waktu 4 tahun lebih, Nelson telah merealisasikan 9.700 unit dan diharapkan hingga Desember 2020 target 10 ribu akan direalsiasikan. Lagi-lagi, jumlah 10 ribu unit MAHYANI yang dibangun di Kab. Gorontalo dalam 4 tahun terakhir ini, adalah TERTINGGI di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, pada peruiode kedua nantyi, Nelson tinggal menuntaskan 9 ribu unit lagi.
Tidak hanya Mahyani, Nelson juga mempersembahkan 2 unit RUSUNAWA di Telaga Biru dan Telaga dan membangun 1500 unit MAHYANI yang diperuntukkan untuk komunitas profesi seperti pedagang kaki lima dan tukang Bentor berlokasi di Molowahu Isimu Kab. Gorontalo. Hal ini belum termasuk bantuan ternak sapi, bantuan ternak ayam, itik dan kambing yang mencapai ratusan ribu ekor, termasuk didalamnya bantuan sosial. Tidak heran jika kemiskinan di Kab. Gorontalo menururn hingga 2 digit.
Dari jejak kiprah dan komitmen Nelson untuk Gorontalo ini, masyarakat di Kab. Gorontalo sudah dapat melihat dan membandingkan, mana calon Bupati yang SUDAH BERBUAT dan Mana Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sekadar BERJANJI. Namanya janji, siapa yang bisa menjamin bahwa janji itu akan ditunaikan.
Yang jelas, Agenda pemberantasan kemiskinan dan pembangunan SDM membutuhkan waktu yang tidak singkat dan biaya yang tidak murah. Pemberantasan kemiskinan, siapapun Bupatinya, harus tetap bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan begitu, jika ada calon Bupati atau Wakil Bupati yang menjanjikan kemiskinan dan membangun SDM tuntas dalam waktu lima tahun, itu Imposibele, tidak realistis dan boleh disebut pembohongan publik. Apalagi, Bupati hasil PILKADA tahun 2020 ini, hanya memerintah sekitar 3 tahun saja, karena tahun 2024, masuk pada agenda Pemilu serentak. Itu artinya, calon Bupati yang terpilih pada periode ini, tidak memiliki waktu yang banyak untuk berbuat. Yang bisa berbuat banyak, ya calon petahana, yang tinggal melanjutkan dan menyempurnakan program-program yang sudah ada dan yang dicanangkan selama ini. Itu baru pemikiran cerdas.
Penulis: ALI MOBILIU