,- Banyaknya kasus yang terjadi, perihal tidak dibayarkannya Hak-hak dari para pegawai tidak tetap (PTT), khususnya yang ada di dinas Kominfo kabupaten Gorontalo Utara, membuat ketua DPRD Gorut, Djafar Ismail angkat bicara.
Djafar Ismail saat ditemui diruang kerjanya Mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk ke DPRD, saat ini kinerja dari dinas Kominfo kabupaten gorut dinilai sudah tidak nyaman yang diakibatkan adanya dugaan perlakuan pemotongan hak-hak honorer yang dipangkas oleh para petinggi yang ada di dinas Kominfo itu sendiri.
” Ada laporan yang masuk ke kami, katanya ada dugaan pemotongan hak-hak dari para tenaga honorer yang dilakukan oleh para pejabat tinggi di dinas Kominfo,” kata Djafar Ismail, Senin (26/10/2020).
Djafar juga menambahkan, dalam laporan yang masuk ke DPRD, tidak hanya gaji dari para honorer saja yang dipangkas, akan tetapi ada juga pemotongan uang jalan yang diberlakukan kepada para honorer.
” mendapatkan laporan ini tentunya saya merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini, Bupati kami minta untuk bisa turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tegas Djafar.
Djafar juga menjelaskan, bahwa marwah dari pembentukan kabupaten Gorontalo utar, adalah mensejahterakan masyarakatnya, termasuk para putra-putri asli daerah yang mengabdi di daerah ini.
” Mendengar aduan ini, saya melihat justru di masing-masing OPD sudah ada raja-raja kecil yang ingin berkuasa,” terang Djafar.
Pembina Fraksi PDI-P ini juga berharap, Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, untuk segera menyelesaikan persoalan ini, agar tidak menjadi polemik dikemudian hari.
” Kemarin pada saat paripurna, kita dari DPRD tidak henti-hentinya mengatakan, kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembayaran gaji dari para tenaga honorer, dan ini wajib dilakukan, karena putra-putri daerah wajib menikmati hasil dari pemekaran daerah, bukan orang luar Gorut yang ingin menjadi pengusaha di daerah ini, Pungkasnya.
