, Gorut – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Ridwan Yasin menilai, Perjanjian Kerjasama (PKs) terkait pengelolaan destinasi wisata Pulau Saronde sangat baik jika dilakukan pertahun.
Ia menjelaskan, sistem pertahun tersebut bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pihak pengelola.
Hal tersebut disampaikan Sekda Ridwan saat dimintai tanggapannya mengenai saran dari pihak DPRD Gorut baru-baru ini.
Baca berita terkait: Pengelolaan Pulau Saronde Diminta Gunakan Sistem Kontrak Pertahun
“Terkait pengelolaan Pulau Saronde ini kan butuh persetujuan pihak legislatif (DPRD). Sehingganya, saya kira (saran) itu punya dasar hukumnya dan merupakan masukan yang bagus. Jika DPRD menginginkan dan menetapkan pengelolaannya pertahun maka itu sangat baik bagi kita untuk melakukan evaluasi. Saya pikir itulah yang tepat, pertahun,” kata Ridwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/6/2021).
Ketua TAPD Gorut itu menambahkan, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorut bersama DPRD ingin menjadi tuan rumah yang baik di mata mancanegara.
“Oleh karena itu saya sampaikan, kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Saronde ini sudah punya nama di tingkat nasional bahkan internasional, sehingga itu kita seharusnya mengelola Saronde ini dengan sebaik mungkin. Yang dibutuhkan saat ini adalah investor yang benar-benar mampu mengelola destinasi wisata kita dan memberi dampak positif pada pembangunan di sektor pariwisata ini,” tandasnya.
Ke depan, Ridwan berharap agar adat dan budaya menjadi “produk” unggulan di tiap pelaksanaan event. Baik di tingkat regional maupun mancanegara.
“Gorontalo ini kaya akan adat dan budaya. Nah, seharusnya itu yang wajib kita tonjolkan di setiap pelaksanaan event. Contohnya Bali. Di Bali itu, setiap kali diadakan event, maka budayanya jadi primadona. Kita di Gorut kan juga punya berbagai jenis budaya yang bisa ditampilkan,” pungkas Ridwan.
Dirinya berharap, pasca pemutusan kontrak dengan PT. GAP maka pihak investor penggantuli bisa berkontribusi besar dalam mengembangkan salah satu sektor wisata unggulan di Provinsi Gorontalo itu.
“Ini membutuhkan kesungguhan bersama. Karena berbicara kesepakatan dengan pihak investor, maka tidak lepas dari peran DPRD,” tutupnya. (daily02)