Aktifis Desak Kepala Inspektorat Gorut Mundur Dari Jabatan

  • Share

DAILYPOST.ID,Gorut- Bupati Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin diminta dengan segera menonaktifkan dan mengganti Kepala Inspektorat Gorut Sjamsul Bahri Poe yang saat ini di duga telah melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana laporan dari salah seorang ASN Kabupaten Bone Bolango yang di duga merupakan istri kedua dari Kepala Inspektorat Gorut. Upaya permintaan segera menonaktifkan Kepala Inspektorat tersebut guna memaksimalkan kinerja dari lembaga Inspektorat Gorut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Setahu saya Pak Bupati sudah mengeluarkan surat disposisi penonaktifan yang bersangkutan pada tanggal 2 Bulan Juli kemarin, kenapa sampai dengan saat ini surat disposisi itu belum juga ditindaklanjuti? ada apa dengan BKPP Gorut?,” kata Rasdi salah seorang warga masyarakat Kecamatan Anggrek, Rabu, (4/8/2021).

Dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan kata Rasdi, dengan segala hormat dirinya meminta kepada Kepala Inspektorat Gorut untuk dengan segera mengundurkan diri dari jabatannya, dan segera menyelesaikan persoalan yang diadukan.

“Alangkah baiknya beliau segera mengundurkan diri dari jabatannya. Karena dengan adanya aduan dari salah seorang ASN dari Kabupaten Bone Bolango itu tentunya akan sangat berpengaruh pada kerja-kerja beliau sebagai Kepala Inspektorat Daerah,” terangnya.
“Belum lagi persoalan Penyelewengan Dana Desa yang sampai hari ini tidak mampu ditangani oleh beliau, bahkan terkesan ada indikasi “main-mata” dengan para pelaku”. tambahnya.

Kepada Lembaga DPRD Gorut, salah satu tokoh pemuda Kecamatan Anggrek ini juga berharap, agar persoalan dugaan pelanggaran disiplin berat yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Gorut tersebut, untuk dapat di usut sampai tuntas secara profesional dan independen,” ungkap Rasdi.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi 1 Matran Lasunte mengungkapkan, sebagai komisi yang telah menerima disposisi dari unsur pimpinan Lembaga DPRD, pihaknya pada dasarnya telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengundang pihak BKPP bersama Bagian Hukum, dan sesuai dengan hasil rapat dengan pihak terkait, Komisi 1 akan ikut bersama-sama mengawasi dalam proses pelaksanaannya.

 

“Pada dasarnya mereka mengadukan ke komisi 1 terkait tentang proses penanganan yang dinilai lambat, dan kita segera tindaklanjuti dengan mengundang pihak BKPP, dan berdasarkan hasil penjelasan dari pihak BKPP, karena ketua tim pemeriksa dalam hal ini Sekertaris Daerah Ridwan Yasin telah di non-aktifkan, maka secara otomatis pihak BKPP kembali melakukan pembaharuan SK terbaru terbaru yang nantinya akan di pimpin oleh Plh Sekda,” tandasnya.(Adv/Daily03/ikii)

  • Share

Dailypost Indonesia

Close