Danrem 121/Abw Brigjen TNI Ronny, S.A.P, M.M Raih Gelar Doktor dari Universitas Indonesia

  • Share

DAILYPOST.ID, Sintang – Danrem 121/Abw, Brigjen TNI Ronny,S.AP, M.M mempertahankan disertasinya di sidang promosi terbuka doktor kriminologi FISIP Universitas Indonesia secara virtual di ruang kerjanya Makorem 121/Abw jalan Pangeran Kuning no 1 Sintang, Kalimantan Barat, Selasa, (3/8/2021).

Disertasi Brigjen TNI Ronny adalah penelitian tentang kejahatan transnasional terorisme dan upaya pencegahannya oleh pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Disertasi Brigjen TNI Ronny tersebut membahas optimalisasi struktural dan kultural kelembagaan untuk mencegah warga negara bergabung kegiatan terorisme atau menjadi foreign terrorist fighters (FTFs).

Termàsuk perlunya pemberian peran sesuai fungsi pertahanan kepada TNI dalam penanganan terorisme. Misalnya dalam mencegah cross border terrorism di wilayah perbatasan negara melalui peran dan fungsi Pamtas dan peranan Babinsa sebagai human intelligence dalam pendeteksian dini untuk pencegahan aksi terorisme.

Menurut Danrem 121/Abw Brigjen TNI Ronny, S.A.P,. M.M, setidaknya ada empat faktor yang mengkondisikan fenomena warga negara yang menjadi kombatan teroris asing atau FTF yaitu ideolog yang berpengaruh mengindoktrinasi, adanya wilayah konflik bersenjata yang diciptakan, pengawasan dari negara yang lemah dan rekrutmen melalui media internet.

“Temuan penelitian disertasi ini berhasil saya pertahankan di hadapan tim penguji: Prof.Dr.Drs.Dody Prayogo,MPSt; Prof.Dr.Iwan Gardono Sudjatmiko,M.si,Dr.Drs.Mohammad Kemal Dermawan,M.si,Dr.Iqrak Sulhin,S.sos,M.si,Dr.Dra.Ni Made Martini Puteri,M.si,Dr.Vinita Susanti,M.si dan Dr.Suhardi Somomoeljono,S.H.MH,” katanya, Kamis (5/8/2021).

Ronny menyebut perlunya Comprehensive Counter Terrorism dilakukan negara melalui BNPT sebagai upaya optimalisasi model excisting BNPT saat ini yang dibentuk sejak tahun 2010.

“Secara struktural kelembagaan diperlukan kehadiran BNPT untuk mengkoordinasikan dan monitoring cross border terrorism diwilayah perbatasan negara seperti di PLBN Entikong dan PLBN Aruk di Kalbar,” paparnya.

Dia katakan di mana saat ini banyak illegal entry yang bisa saja disusupi jaringan terorisme,karena terorisme adalah bagian perang hibrida yang multidimensional dan menurut perspektif kriminologi,adamya warga negara yang menjadi FTF atau terlibat terorisme adalah karena adanya ikatan sosial yang melemah di masyarakat.

Kemudian soal aspek legal dari upaya penanggulangan terorisme, Danrem 121/Abw Brigjen TNI Dr.Ronny, S.AP, M.M dalam pendapatnya bahwa Pemerintah telah menerbitkan PP No.7 Tahun 2021 tentang pencegahan ekstremisme dan radikalisme yang mengarah kepada terorisme yang merupakan adopsi dan penterjemaham Counter Violent Extremism yang merupakan pilar penanggulangan terorisme Internasional khususnya oleh UN atau PBB.

“Namun kelemahannya perundangan ini belum memungkinkan bukti intelijen sebagai alat bukti persidangan sehingga Indonesia untuk menerapkan internal security act dalam pencegahan terorisme mengalami hambatan,” jelas Brigjen TNI Ronny.

(Daily26/Aldy Fyan/Red)

  • Share

Dailypost Indonesia

Close