Tuding Bupati Nelson Arogan PLT-kan Kades Pulubala, Stafsus Balas “Skakmat” Jawardi Mamu

  • Share
Foto : Colaps from Media Butota.id & Kronologi.id (Jawardi Mamu)

DAILYPOST.ID, Gorontalo – Pemberhentian Kepala Desa Pulubala oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo saat melaksanakan sidak yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021 di Desa Pulubala, menarik perhatian sejumlah pihak, salah satunya Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Jarwadi Mamu.

Dikutip dari media Butota.id, Jawardi Mamu yang juga selaku Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Gorontalo ini menuding Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo telah bertindak arogan.

“Saya menyesalkan sikap dari pak bupati yang terlihat arogan dalam melaksanakan sidak, itu bukan merupakan solusi,” ungkap Jawardi.

Tudingan Aleg Jawardi Mamu terhadap bupati pun “diskakmat” tegas oleh Staf Khusus Bupati Gorontalo Bidang Pengawasan, Mansir Mudeng. Menurut dia, Justru Jawardilah yang arogan.

“Jika Jawardi beranggapan begitu, maka menurut saya justru dia yang arogan karena tidak mau menyelamatkan rakyat. Jarwadi tidak mau menyelamatkan rakyat, tidak melindungi rakyat, dia tidak memikirkan kepentingan rakyat, dia hanya memikirkan kepentingan seorang kepala desa,” tegas Mansir.

Sebaliknya, Mansir pun memberikan pemahaman kepada Jawardi agar seharusnya searah dan sejalan dengan pemerintah dalam merespon kondisi darurat Covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir.

“Mari sama-sama melindungi rakyat dari bahaya covid-19,” imbuhnya.

Di pihak lain, jelas Mansir, langkah Bupati Nelson Pomalingo yang mem-PLTkan kepala desa adalah sebagai bentuk teguran keras kepada para kepala desa yang tidak sungguh-sungguh menangani ancaman penyebaran Covid-19 di desa. Sedangkan tindakan bupati yang mem-PLT Kepala Desa itu pun sama sekali tidak memberhentikan jabatan kepala desa.

“Saya tegaskan, Bupati Nelson tidak memberhentikan, yang terjadi hari ini, Bupati Nelson memberikan teguran keras, sanksinya penujukan pelaksana tugas. Apa yang dijelaskan saudara Jarwadi  terkait aturan maupun mekanisme pemberhentian kepala desa itu sesungguhnya eksekutif lebih tau. Aturan itu eksekutif pahami, eksekutif lebih tau sehingga apa yang dilakukan Bupati hanya teguran keras, penunjukan pelaksana Tugas (PLT),” tegas dia.

Mansir menambahkan, dalam kondisi darurat Covid-19 maka apapun bisa dilakukan demi keselamatan rakyat. Apalagi adanya penekanan dari Menteri Dalam Negeri yang telah menegur keras para kepala daerah yang tidak bersungguh-sungguh dalam menangani Covid-19 akan diberikan sanksi tegas hingga pemberhentian dari jabatan.

“Bupati saja bisa dicopot, ini bupati dipilih oleh rakyat sama halnya kepala desa,” tandas Mansir. (**)

  • Share

Dailypost Indonesia

Close