– Kesekiankalinya sang petahana Calon Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran.
Meski begitu, Nelson tetap enjoy dan terus memberi maaf bagi setiap pelapor.
Nelson menegaskan, semasa menjabat sebagai bupati, dirinya tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan perundang-undangan.
“Saya sudah 4 kali dilaporkan, meskipun tadi pemeriksaan oleh Bawaslu hanya melalui sambungan video confrence, saya sampaikan terimakasih kepada Bawaslu yang sudah bekerja dengan maksimal,” ujar Nelson melalui sambungan video confrence, Kamis (8/10/2020).
Diketahui, ada 3 hal yang menjadi pokok pembahasan pada proses pemeriksaan ini. Pertama, soal bantuan perikanan perahu fiber, kedua soal produk handsanitizer yang berlogo NDP 912, dan terakhir kegiatan jelajah pariwisata.
“Saya tadi sudah menjelaskan kepihak Bawaslu, bahwa untuk bantuan perikanan tersebut merupakan program Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang dikarenakan Pemda Kabgor merupakan salah satu daerah yang terbaik dalam hal pengelolaan Covid-19, dan dana itu tujuannya untuk pemulihan ekonomi, makanya DID itu kita sebar ke beberapa OPD termasuk ke Dinas perikanan dan bantuan itu saya serahkan langsung kepada penerima,” jelas Nelson.
“Dan waktu itu saya memang masih menjabat sebagai bupati, bukan calon bupati. Dalam penyerahan itu tidak ada embel-embel kampanye dan yang hadir juga hanya 40 orang, bukan 600 orang orang seperti yang dilaporkan,” kata Nelson .
Untuk logo handsanitizer, Nelson menyatakan bahwa itu merupakan program BPBD kerjasama Balitbang bersama Dinas Pertanian.
“Jadi, soal kalimat NDP itu sudah Icon pemerintah daerah logo handsanitizer menurut saya itu merupakan inovasi dan kreativitas dari BPBD,” tambah Nelson.
Calon bupati petahana ini juga menegaskan, bahwa apa yang dilakukannya saat itu, murni karena tugas sebagai seorang bupati dan bukan sebagai seorang calon bupati.
“Saya tidak kampanye, kemarin itu saya kan masih seorang bupati, kalau saya kampanye secara terstruktur, itu pasti melibatkan banyak orang, ini kan tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan,” terang Nelson.
Lebih lanjut, kaitannya dengan jelajah wisata, sambung Nelson, jelajah wisata ini, memang sudah di programkan melalui Callendar of Event 88.
“Ya, tapi dananya itu direkofusing karena adanya covid-19. Sehingga itu, dengan inisiatif dari komunitas motor untuk tetap melaksanakan jelajah itu dan momentumnya bersamaan dengan era new normal atau kehidupan baru. Maka sebagai pemerintah pusat maupun daerah cara ini untuk menggairahkan ekonomi lagi sebagai era kehidupan baru bagi masyarakat salah satunya pariwisata,” jelasnya lagi.
“Sekali lagi ini inisiatif dari komunitas motor Nmax dan kebutulan saya punya motor Nmax maka sama -sama apalagi dalam rangka menggairahkan ekonomi masyarakat. Jadi itu, intinya inisiatif komunitas dan saya sebagai pemerintah daerah tentunya memediasi, memfasililitasi walaupun tidak ada angarannya dan hanya semangat yang kita berikan,” sambung dia.
Dari penjelasannya, Nelson berkesimpulan bahwa dari 3 pokok pembahasan tersebut, tidak ada gerakan kampanye di setiap program pemerintahannya kala itu.
“Kesimpulannya apa yang saya lakukan sebagai bupati, bukan calon bupati. Saya tidak pernah kampanye, saya tidak pernah mempengaruhi orang bahkan embel-embel kampanye di tiga kegiatan yang dilaporkan itu,” pungkasnya.
Sementara itu di tempat terpisah, Mohammad, salah satu warga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto, yang mengetahui soal dilaporkannya lagi Nelson ke Bawaslu, mengaku semakin kagum akan ketegaran, kesabaran, serta jiwa pemaaf sang petahana itu.
“Kami baca di berita soal itu. Intinya, semakin banyak yang melapor, maka kecintaan kami terhadap Nelson Pomalingo yang berpasangan dengan Dadang (Hendra Hemeto) semakin bertambah. Kami yakin pak Nelson selalu berbuat sesuai aturan, apalagi beliau seorang profesor, pasti lebih paham,” tutupnya. (daily03)
