, Maluku Utara – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menggelar diskusi.
Diskusi yang mengangkat tema “Diseminasi Moneter dan Fiskal Provinsi Maluku Utara” ini, berlangsung di Ballroom Gamalama Hotel Sahid Bela Ternate Provinsi Maluku Utara, Kamis (7/4/2022).
Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Amir Gorotomole serta Kepala Bappelitbang Kota Tidore Kepulauan Abdul Rasyid Fabanyo, menghadiri diskusi tersebut.
Diskusi juga dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin Abdul Kadir, Sekretaris Daerah se-kabupaten/kota, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhamad dan Rektor Universitas Khairun Ternate Dr. M. Ridha Ajam.
Kegiatan perdana yang diselenggarakan oleh Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara ini, dikemas dalam diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara R.Eko Adi Irianto dan Kepala Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Privinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara R.Eko Adi Irianto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi salah satu yang tertinggi dan angkanya berada di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN).
“Meskipun di tengah pandemi Covid-19, salah satu yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi ini adalah dari sektor pertambangan,” kata Eko.
Eko juga menambahkan, sementara inflasi bahan pokok yang cenderung terjadi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), tercatat data dari Bank Indonesia (BI) secara historis 5 tahun terakhir memang selalu terjadi inflasi untuk bahan pokok, bahan pangan seperti cabai dan lain-lain.
Sementara Kepala Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto menjelaskan, terkait dengan indikator kesejahteraan Maluku Utara, Pulau Taliabu yang paling terendah dan ini menjadi catatan kepala daerah, agar segera dicarikan solusinya.
Sedangkan untuk pengangguran terbuka, salah satunya Kabupaten Halmahera Utara tercatat paling tinggi dan Kabupaten Halmahera Selatan terendah.
Sementara itu, terkait dengan kondisi fiskal Provinsi Maluku Utara tahun 2021, realisasinya 10 triliun lebih dari pagu yang tersedia di anggaran yaitu 12, 55 triliun. Sedangkan yang menjadi sektor unggulan dan terbesar di Provinsi Maluku Utara adalah sektor pariwisata. (Daily/27).