Diskusi Daring UG & Bawaslu : Membedah Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 | DAILYPOST.ID
Advetorial

Diskusi Daring UG & Bawaslu : Membedah Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

DAILYPOST.ID- Bawaslu Kabupaten Gorontalo menggandeng Universitas Gorontalo (UG) terkait dengan pelaksanaan diskusi lewat sistem daring (dalam jaringan), Jumat (5/6) sore kemarin.

Mengangkat tema “Membedah Pilkada Tahun 2020, Antara Bantuan Sosial dan Pencegahan Politik Uang” diskusi tersebut digelar dan terbuka untuk umum.

Rektor UG Dr. Ibrahim Ahmad SH. MH mengaku, topik yang dibicarakan dalam diskusi tersebut adalah menyangkut bantuan sosial korupsi dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada.

Memang menurut Ibrahim, yang sering diributkan adalah pembagian bantuan sosial kepada masyarakat. Apalagi, itu yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota yang petahana dan akan mengikuti lagi perhelatan pilkada.

“Tentu ini disoroti kalau sesuai undang-undang nomor 10 tahun 2016 justru rawan dari pada pelanggaran.
Karena disana ada penggunaan kewenangan, penggunaan pihak lain, membuat kegiatan-kegiatan, program bansos yang menurut undang-undang itu dilarang,” jelas Ibrahim.

Tetapi bagi Ibrahim, undang-undang tersebut tidak mengatur lebih rinci batasan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bupati, Walikota dan Gubernur yang dikatakan tidak terindikasi politik, korupsi kemudian pelarangan membuat program bantuan sosial.

“Ada kondisi-kondisi tertentu dan undang-undang lain yang mengamanatkan mengharuskan Bupati, Walikota dan Gubernur itu membuat program bantuan sosial. Nah, apakah ketika mereka melakukan ini, apakah itu dianggap melanggar pasal 71 ayat 3 dalam UU nomor 10 tahun 2016,” paparnya.

Oleh karena itu, Rektor dua periode ini berpandangan bahwa di dua UU ini, ya disalah satu UU yang berkaitan dengan covid itu perlu ada aturan-aturan turunannya.

“Harus ada aturan penjelasannya baik itu UU nomor 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 3 itu perlu ada peraturan tambahan, aturan turunannya penjelasan lebih rinci atau tolak ukur atau indikasi yang boleh dipakai bahwa Bupati, Walikota dan Gubernur itu melanggar kewenangan atau tidak,” terangnya.

Baca Juga:  Fraksi PAN DPRD Gorut Suport Program TMMD

“Saya kira penting sekali ada peraturan turunannya yang mengatur tentang itu. Memang pada fakta empirik itu sering kita dengar bahwa kalau petanaha itu sudah jalan membagi-bagikan bantuan sosial pasti ada yang mengatakan bahwa ini ada indikasi politik, ada nuansa politik. Nah unsur, nuansa politik itu ukurannya apa, itu tidak ada ukurannya, indikator nya apa. Jadi, perlu ada tolak ukur untuk dikatakan ada nuansa politik atau tidak. Apalagi di masa pandemik seperti ini, itu menjadi kewajiban bagi Bupati, Walikota dan Gubernur membuat program karena kemanusiaan,” jelasnya lagi.

Dirinya pun menilai perlu ada aturan-aturan penjelasan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi orang-orang.

“Sehingga tidak ada yang satu berpendapat begini, yang satu menafsirkan begini, yang satu mengatakan bahwa ini melanggar yang satu mengatakan tidak, karena itu perlu ada aturan-aturan turunannya,” pungkasnya. (Daily08/ty)

 

#UniversitasGorontalo #UG #KampusGorontalo #Covid19 #Headline #Headlines #DailypostID

$second_half_content = implode(' ', array_slice($content, $halfway_mark));
Comments

Popular Post

To Top