Bupati Pohuwato Seriusi Persoalan BST Desa Bunto

  • Bagikan

DAILYPOST.ID, Pohuwato – Bupati Kabupaten Pohuwato Saipul A. Mbuinga serius dalam menangani persoalan Bantuan Sosial Tunai (BST) Desa Bunto, Kecamatan Popayato Timur.

Ditemui di sela-sela kesibukan, Bupati mengaku, sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan kajian tentang syarat dan prosedur perihal pemberhentian Kepala Desa, baik berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No 66 Tahun 2017 mengenai Perubahan atas Permendagri No 82 Tahun 2015 terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Secara khusus, Bupati Saipul sudah meminta jajaran terkait dalam hal Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Arman Mohamad, untuk melakukan kajian tentang syarat dan prosedur pemberhentian Kepala Desa baik berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 Perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

“Secara teknis pemberhentian Kepala Desa tidak hanya terpusat pada kewenangan Bupati, itu ada prosesnya, mulai dari tahapan Rapat Pleno dan usulan BPD. Usulan BPD itulah yang akan dikaji oleh Pemda, apakah memenuhi unsur sebagaimana regulasi diatas. Jadi bukannya pak Bupati diam. Tapi prosesnya sedang berlangsung,” kata Arman Muhammad, Jum’at (14/1/2022).

Sembari menunggu proses yang sedang berjalan kata Arman, dirinya mengharapkan kepada semua pihak, agar tetap bersabar dan taat asas perundang-undangan yang berlaku.

“Kita tunggu saja prosesnya,” jelas Arman secara singkat.

Arman juga menjelaskan, Jabatan kepala Desa yang diberhentikan, dengan catatan sudah berkahir masa jabatan, kemudian sudah tidak bisa lagi melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan.

“Selain itu, Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan,” terang Arman.

“Apa yang menjadi keinginan masyarakat, tetap diperhatikan oleh Pak Bupati, akan tetapi kita juga harus bisa taat pada peraturan perundang-undangan, jangan sampai ada keputusan memberhentikan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan prosedur, karena hal itu bisa berpeluang untuk di gugat lagi di PTUN,” tandasnya.(Adv/ Daily31)

Artikel Bupati Pohuwato Seriusi Persoalan BST Desa Bunto dimuat melalui news.dailypost.id.

Bupati Pohuwato Seriusi Persoalan BST Desa Bunto
  • Bagikan