129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Beri Keringanan BPHTB untuk Warga

Dailypost.id

DAILYPOST.ID JAKARTA – Upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah terus dipercepat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia, didukung kebijakan pemerintah daerah yang memberikan pengurangan hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk meringankan beban masyarakat, khususnya saat melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Tercatat, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan melalui kebijakan pembebasan maupun pengurangan BPHTB.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus pendaftaran tanah.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

90 Daerah Bebaskan BPHTB, 42 Berikan Pengurangan

Dari total 132 kabupaten/kota yang telah memberikan dukungan, sebanyak 90 daerah menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 daerah lainnya memberikan pengurangan pajak tersebut.

Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah untuk membantu meringankan biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

BPHTB sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Kolaborasi Pusat dan Daerah Percepat Kepastian Hukum

Uunk Din Parunggi menilai kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB merupakan wujud kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pertanahan.

Selain meringankan beban biaya, dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak masyarakat mendaftarkan tanahnya sehingga memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.

Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil langkah konkret melalui kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB bagi masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk.

Dengan dukungan 132 kabupaten/kota di 26 provinsi tersebut, percepatan pendaftaran tanah diharapkan semakin inklusif. Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap legalitas dan kepastian hukum kepemilikan tanah.

Share:   
https://wa.wizard.id/003a1b sa shop gorontalo
Korek Api Keren Touch Screen
Exit mobile version