JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian penyelesaian 35.294 kasus pertanahan dari lebih 58.000 kasus yang masuk dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir. Hingga 3 November 2026, persentase penyelesaian kasus tersebut telah mencapai 60 persen.
Capaian ini menunjukkan upaya berkelanjutan ATR/BPN dalam menangani berbagai persoalan pertanahan, mulai dari sengketa antarindividu hingga konflik yang berdampak luas dan perkara yang bergulir di lembaga peradilan.
Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, menyampaikan data tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%,” ujar Yaved.
Tiga Kategori Penanganan Kasus Pertanahan
Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN mengelompokkan penanganan kasus pertanahan ke dalam tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Klasifikasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara konflik pertanahan melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan maupun telah menimbulkan dampak luas.
Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Khusus sepanjang 2026, ATR/BPN telah menuntaskan sebanyak 1.164 kasus pertanahan. Yaved menjelaskan, jumlah tersebut berasal dari beban penanganan kasus sebelumnya serta kasus baru yang masuk pada tahun berjalan.
“Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” terangnya.
Penyelamatan Aset Capai Rp5,286 Triliun
Selain penyelesaian kasus, ATR/BPN juga mencatat capaian dalam penanganan tindak pidana pertanahan, khususnya terkait penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO).
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 upaya penanganan tersebut berhasil menyelamatkan aset dengan nilai sekitar Rp5,286 triliun.
“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar 5 triliun 286 miliar rupiah,” ungkap Hendra.
Meski nilai aset yang diselamatkan lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya, Hendra menyebut terdapat peningkatan dalam jumlah Target Operasi yang ditangani.
Pada 2025, jumlah Target Operasi tercatat sebanyak 102. Angka tersebut meningkat menjadi 120 TO pada 2026. Dari keseluruhan target tahun ini, sebanyak 100 TO telah berhasil diselesaikan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10 TO.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya ATR/BPN memperkuat pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan, sekaligus memberikan kepastian hukum serta melindungi aset dari berbagai praktik yang melanggar ketentuan.













