JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas dasar penyusunan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pembahasan tersebut difokuskan pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai landasan teknis perencanaan anggaran, yang dilaksanakan melalui rapat resmi pada Senin (6/4/2026).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa di tengah dinamika ekonomi nasional dan gejolak geopolitik global, efisiensi menjadi kunci utama tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Kita harus betul-betul efisien, namun tetap mampu memberikan output yang besar kepada masyarakat. Kualitas layanan tidak boleh terganggu,” ujarnya saat membuka rapat yang digelar secara daring.
Perencanaan Harus Terstruktur dan Terukur
Rapat pembahasan KRO dan RO ini dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026, dengan fokus utama pada penyusunan perencanaan yang matang dan selaras dengan target kinerja instansi.
Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa setiap usulan program harus memiliki kerangka acuan kerja yang jelas, serta disusun secara sistematis dari sisi substansi, struktur, hingga pembiayaan.
“Usulan yang diajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” tegasnya.
Evaluasi dan Penyesuaian Program
Dalam proses penyusunan anggaran 2027, dilakukan pula evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian nomenklatur output, target kegiatan, hingga kewajaran anggaran yang diajukan.
Sekjen ATR/BPN juga mengingatkan agar kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran dapat dikaji ulang, sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih realistis dan akuntabel.
“Seluruh proses harus menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel,” jelasnya.
Perubahan Struktur Kinerja
Sementara itu, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat KRO dan RO yang sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan.
Ia menilai, pembahasan ini berpotensi membawa perubahan terhadap struktur perencanaan yang selama ini diterapkan.
“Kami melihat banyak KRO dan RO yang sudah out of date. Melalui pembahasan ini, diharapkan penyusunan anggaran 2027 bisa dilakukan lebih detail dan tanpa keraguan,” ungkapnya.
Rapat ini diikuti oleh sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat Kementerian ATR/BPN sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang profesional, modern, dan terpercaya.
Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan pertanahan yang berkualitas, efisien, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat menuju pelayanan kelas dunia.
Share:
