Oleh: Afra Safiya
PRO KONTRA
Keputusan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) yang mewajibkan pembelian BBM jenis pertalite melalui aplikasi MyPertamina menuai pro-kontra. Pasalnya keputusan ini dinilai merepotkan dan seolah ‘memaksa’ rakyat untuk menggunakan pertamax. Bagaimana tidak, sebelum melakukan transaksi masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu di website subsiditepat.mypertamina.id maupun aplikasi MyPertamina.
Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah memastikan bahwa subsidi energi terutama bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar tepat sasaran dimana yang mengonsumsi subsidi BBM hanya masyarakat yang tidak mampu saja. Kebijakan ini juga diharapkan bisa menurunkan konsumsi BBM subsidi hingga 10 persen di tahun ini. Dikutip dari CNN Indonesia, hal ini sesuai ketentuan pembatasan pembelian BBM subsidi tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
Hanya saja kebijakan tersebut justru mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan. Bukannya mempermudah tapi hal ini malah mempersulit masyarakat, terlebih lagi yang banyak menggunakan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar rata-rata masyarakat menengah ke bawah yang belum memahami sepenuhnya bagaimana penggunaan teknologi seperti ini. Kritikan keras pun dilontarkan oleh Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira terhadap kebijakan yang disusun pemerintah dan Pertamina. Ia menilai ini cara halus untuk memaksa rakyat menggunakan BBM nonsubsidi pertamax yang harganya lebih mahal.
Tidak heran jika rakyat beranggapan bahwa kebijakan ini sebenarnya adalah upaya untuk menghilangkan pertalite. Dilihat dari mudahnya mendapatkan pertamax dengan adanya pembuatan Pertashop yang menjual pertamax, sementara untuk mendapatkan pertalite seolah dipersulit.
SUBSIDI SALAH SASARAN!
Di sisi lain alokasi subsidi selama ini salah sasaran sebagai mana yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dikutip dari Katadata.co.id, Ia mengatakan subsidi dan kompensasi energi yang diberikan pemerintah selama ini diberikan secara tidak langsung kepada barang. Karenanya, tidak sedikit dari barang-barang disubsidi tersebut seperti listrik, BBM dan LPG justru dinikmati oleh masyarakat kelompok kaya.
Kebijakan subsidi juga sering didompleng kepentingan kapitalis/pemilik modal. Sebagai contoh aplikasi yang digunakan untuk membeli pertalite saja punya opsi menggunakan jasa pembayaran melalui Link Aja dengan biaya top up sebesar Rp 1.000. Jika dikalikan dengan banyaknya pengguna dan bayangkan keuntungan yang didapat pengusaha.
Memang sudah menjadi rahasia umum jika implementasi kebijakan subsidi menjadi lahan basah bagi para korporat. Alih-alih membuat subsidi tepar sasaran, justru sebaliknya, kebijakan ini malah makin terlihat keberpihakannya pada pengusaha dan oligarki saja.
AKAR MASALAH
Demikianlah gambaran sistem ekonomi ala kapitalisme yang diterapkan di negara ini. Di mana negara bukan menjadi pengurus rakyat apalagi menjamin kesejahteraannya. Negara hanya menjadi regulator antara pengusaha/swasta dan rakyat sehingga kebijakan yang dibuat kerap kali berpihak pada penguasa. Hal ini tidak lepas dari sistem politik demokrasi yang meniscayakan adanya ‘perselingkuhan’ antara pengusa dan pengusaha. Wajar jika kebijakan yang dikeluarkan penguasa menguntungkan pengusaha yang membantunya duduk di kursi kekuasaan.
Sejatinya penyebab utama sulitnya rakyat mendapatkan BBM bersubsidi karena aturan main sistem ekonomi kapitalisme dan politik demokrasi. Kapitalisme menjadikan APBN selalu menurun dikarenakan adanya kebebasan kepemilikan yang membuat sumber APBN yang melimpah dialihkan dan dikuasai oleh swasta dan demokrasi yang melahirkan para birokrat yang kerjanya menjamin para kapitalis bisa terus mendulang harta.
BAITULMAL, APBN ALA ISLAM
Hal ini tentu akan jauh berbeda jika pengelolaan APBN berlandaskan syari’at Islam atau disebut dengan baitulmal. Dalam sistem Islam negara berperan sebagai pengurus urusan umat termasuk memenuhi dan menjamin segala kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan dan pendidikan tanpa terkecuali. Baitulmal sendiri memiliki sumber dana yang tidak membebani rakyatnya seperti halnya pajak saat ini, juga SDA yang diharamkan dikuasai swasta/asing. Begitu pun pendistribusian baitulmal, semata untuk kemaslahatan umat sehingga menjadikan kehidupan rakyatnya berkualitas.
Share:
