, Gorut- Anggota DPRD Gorontalo Utara (Gorut) Gustam Ismail melakukan aksi banting Mic pada saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gorut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di ruang sidang DPRD Gorut, Senin (26/9/2022).
Aksi banting Mic tersebut diketahui dilakukan Gustam Ismail karena adanya dugaan Alokasi anggaran untuk pembangunan jalan Ponelo Kepulauan, diduga hanya untuk menutupi defisit anggaran di setiap perubahan.
” Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran atau SILPA jalan Ponelo itu, merupakan Silpa bermerek, karena APBD Induk Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 30 November, yang berarti TAPD sudah ada hitungan terhadap bagaimana cara menutupi defisit, sehingga defisit ditetapkan Rp. 36 Milyar. Berarti TAPD ini sudah asumsi untuk menghitung menutupi itu, sementara jalan Ponelo itu pada saat penetapan APBD induk 2022, itu pekerjaannya sementara berjalan,” kata Gustam.
Gustam juga menjelaskan, Jatuh putus kontrak jalan tersebut kata Gustam, nanti pada tanggal 21 Desember 2021, sehingga terjadi silpa Rp. 5 Milyar, yang tidak terkelola atau tidak terpakai dan itu yang dipertanyakan.
“Kalau itu sudah masuk di hitungan silpa pada saat penetapan APBD Induk, Berarti pihak eksekutif sudah mengetahui bahwa jalan itu tidak akan selesai, dan ini ada unsur kesengajaan, itu yang saya tuntut sebagai wakil rakyat,” tegas Gustam.
Gustam juga mengungkapkan, Jika memang eksekutif sudah mengetahui bahwa pekerjaan itu tidak selesai, lanjut Gustam lagi, kenapa tidak dimasukkan dalam APBD induk sebagai luncuran atua DPAL atau dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan untuk tahun 2022, sehingga pekerjaannya bisa dilanjutkan. Akan tetapi itu tidak dilaksanakan oleh pihak eksekutif, termasuk Dinas teknis PU.
“Menurut kami, ada unsur kesengajaan untuk tidak menyelesaikan ini, kemudian hanya untuk menutupi defisit,” tutur Gustam.
“Jangan sampai j alan Ponelo itu, akan terabaikan, karena sudah 3 tahun berturut-turut, anggaran Jalan Ponelo itu, hanya menutupi defisit di tiap perubahan. Di Tahun 2020 Rp. 2 Milyar, juga tidak selesai, gagal tender, di Tahun 2022 Rp. 3 Milyar, Tahun 2022 Rp. 7 Milyar, yang akhirnya putus kontrak. Masyarakat Ponelo ini bagian dari pada masyarakat Gorontalo Utara juga,” pungkas Gustam. (Adv)
Share:
