Kanwil BPN Gorontalo Percepat Sertipikasi Aset Tanah GPIG, Perkuat Kepastian Hukum Aset Keagamaan

Dailypost.id

DAILYPOST.ID GORONTALO – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo menggelar koordinasi bersama Sinode Gereja Protestan Indonesia Gorontalo (GPIG) dalam rangka mempercepat proses sertipikasi aset tanah milik gereja. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (3/8/2026) ini menjadi bagian dari komitmen BPN dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset keagamaan di Provinsi Gorontalo.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato beserta jajaran, serta perwakilan Sinode GPIG.

Dalam koordinasi tersebut, para peserta membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan, melakukan inventarisasi aset, serta memastikan seluruh proses sertipikasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:   Pesan Menteri Nusron untuk 568 Wisudawan/Wisudawati Politeknik Agraria STPN: Jaga Integritas di Mana pun Bekerja

Selain membahas aspek administrasi, pertemuan juga menjadi forum untuk memperkuat koordinasi antara BPN dan Sinode GPIG dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses sertipikasi. Melalui sinergi tersebut, diharapkan setiap tahapan penyelesaian dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Kanwil BPN Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan legalisasi aset tanah milik rumah ibadah dan lembaga keagamaan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum atas hak atas tanah serta mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Baca Juga:   Rakernas REI 2025, Menteri Nusron Ajak Pelaku Industri Perumahan Tidak Lagi Manfaatkan Lahan LP2B

Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin kuat antara Kanwil BPN Provinsi Gorontalo dan Sinode GPIG sehingga seluruh aset tanah milik gereja dapat memperoleh sertipikat sebagai bukti kepastian hukum. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung tata kelola aset yang lebih baik serta memberikan rasa aman bagi lembaga keagamaan dalam memanfaatkan asetnya untuk pelayanan kepada masyarakat. (Sr/adv)

Share:   
https://wa.wizard.id/003a1b
Baca Juga:   24 Satker ATR/BPN Terima Predikat WBK, Menteri Nusron Beri Apresiasi dan Imbau untuk Jaga Kualitas Layanan
Rekomendasi Produk TikTokShop

Promo Kursi Gaming

Rp5xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Kursi Kerja Ergonomis

Rp3xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

FOLLOW US ON FACEBOOK
FOLLOW US ON INSTAGRAM
FOLLOW US ON TIKTOK
@dailypost.id
ekakraf multimedia