Koperasi dan UKM Diberi Jalur Khusus untuk Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Launching Aplikasi Bela Pengadaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. (Dok: 17/Mei/2022)

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM mendukung program UMKM Go Digital, salah satunya melalui program Belanja Langsung (Bela Pengadaan). Dengan bergabung ke dalam marketplace terebut, para pelaku UMKM dapat ikut terlibat dalam pengadaan belanja pemerintah.

Di Kabupaten Gorontalo, aplikasi Bela Pengadaan sudah mulai ditingkatkan penggunaannya baik di kalangan UMKM maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo, Arifin Suaib, SE,ME, menjelaskan, aplikasi ini merupakan turunan dari kebijakan Nasional tentang pemberian afirmasi kepada Koperasi dan UKM untuk mengakses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pemberian afirmasi itu dalam arti bahwa diberikan jalur khusus kepada pelaku UKM dan Koperasi supaya diprioritaskan untuk bisa mengambil peran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan target minimal 40% dari anggaran pengadaan barang dan jasa di masing-masing instansi baik vertikal maupun pemerintah daerah, bahkan di kementerian pun berlaku,” jelasnya.

Hal ini juga sambung Arifin, sebagai program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kemudian terkandung di dalamnya dorongan untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Jadi harapannya pertama kalau dia UKM yang menjadi suplier atau penyedia bagi kebutuhan barang jasa pemerintah, maka asumsimya itu adalah produk dalam negeri,” ungkap Arifin.

Ia mengatakan, di laman Bela Pengadaan para pelaku UMKM diberi “karpet merah” untuk memasarkan produknya secara online. Melalui platform online yang terintegrasi dengan LKPP tersebut, pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.

“Koperasi dan UKM kini sudah terfasilitasi, kebijakannya sudah ada, sistemnya sudah disediakan nah tinggal tinggal Koperasi dan UMKMnya mau atau punya kemampuan tidak untuk bisa mengikuti mekanisme ini?,” tutur Arifin.

Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekertariat Kabupaten Gorontalo siap memberikan informasi dan bimbingan kepada pelaku UMKM cara mengakses dan bergabung dalam e-commerce, memberikan pendampingan kepengurusan legalitas badan hukum dan legalitas usaha mikro melalui Online Single Submission (OSS).

“Di samping sosialisasi kami juga melakukan pendampingan- pendampingan dalam hal ini kalau UKMnya misal mengalami kesulitan untuk mendaftar entah karena tidak punya akses, atau secara teknologi informasi mereka kurang familiar menggunakan email dan sebagainya itu bisa kami fasilitasi, misal membuat email, meregist akun dsb,” ujarnya.

Bagaimana Tanggapan Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
media online gorontalo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.