Koperasi dan UKM Diberi Jalur Khusus untuk Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Launching Aplikasi Bela Pengadaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. (Dok: 17/Mei/2022)

“Nah bagi koperasi yang nomor badan hukumnya tidak diproses melalui notaris atau melalui sistem Kemenkumham itu bisanya mengalami kendala karena nomor badan hukumnya tidak terdaftar di sistem. Dan itu pun kami bisa bantu untuk mengapdatenya supaya badan hukum mereka bisa muncul dalam sistem AHU,” jelasnya lagi.

Tak hanya itu, Arifin mengatakan Nomor Induk Koperasi juga diperlukan. Akan tetapi pihaknya siap melakukan pendampingan dan memfasilitasi agar para pelaku UMKM dan Koperasi bisa menjadi merchant di marketplace Bela Pengadaan dan terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah.

“Satu lagi persyatan untuk koperasi yakni NIK, dimana NIK itu kontrolnya juga lewat kami, jadi kami bisa melakukan update NIKnya dengan cara koperasinya menyampaikan pelaksanaan rapat anggota tahunan. jadi itu hak-hal yang bisa kami lakukan untuk mendukung koperasi dan UKM agar bisa aktif pada aplikasi bela pengadaan,” pungkas Arifin. (Daily00)

Bagaimana Tanggapan Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
media online gorontalo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.