Jakarta– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin mengakselerasi transformasi digital dalam sektor pertanahan. Implementasi layanan elektronik kini menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, menegaskan komitmen ini dalam Seminar Nasional Pekan Notaris 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Makara Art Center UI, Kota Depok, pada Senin (03/02/2025).
Digitalisasi Layanan Pertanahan di Daerah
Dalam paparannya, Wamen Ossy menjelaskan bahwa sebagian besar layanan ATR/BPN di daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun Kantor Wilayah provinsi, berorientasi pada pelayanan publik. Dengan perkembangan teknologi, inovasi dalam layanan berbasis elektronik menjadi solusi untuk memastikan proses administrasi pertanahan lebih cepat, transparan, dan efisien.
“Sebanyak 80 persen layanan ATR/BPN bersifat pelayanan publik. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pertanahan,” ujar Ossy.
Manfaat Digitalisasi dalam Sektor Pertanahan
Penerapan layanan elektronik oleh ATR/BPN membawa sejumlah manfaat, antara lain:
✅ Efisiensi waktu – Proses administrasi pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan metode konvensional.
✅ Transparansi data – Digitalisasi memungkinkan pengawasan yang lebih ketat guna mencegah praktik maladministrasi.
✅ Kemudahan akses – Masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan pertanahan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan.
Komitmen ATR/BPN dalam Transformasi Digital
Transformasi digital ini sejalan dengan visi ATR/BPN untuk memodernisasi sistem pertanahan nasional. Langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi potensi sengketa tanah akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian data pertanahan.
“Inovasi layanan berbasis elektronik ini menjadi bagian dari upaya kami dalam menciptakan sistem pertanahan yang lebih baik, memudahkan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah,” tutup Ossy.
(d10)
Share:
