, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan ATR/BPN agar tidak ragu mengambil keputusan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Dalu Agung saat membuka Webinar Sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 66/PUU-XXIV/2026 di Jakarta, Selasa (26/05/2026).
Menurutnya, ASN harus tetap bekerja profesional dan tidak terjebak rasa takut berlebihan dalam mengambil keputusan administratif.
“Jangan sampai kita terlalu ragu mengambil keputusan, menunda pelayanan, atau memilih tidak bertindak meskipun masyarakat membutuhkan kepastian,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 memberikan penegasan terkait pengertian kerugian negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Dalam putusan yang dibacakan pada 29 April 2026 itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa “kerugian negara” harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara”.
Dalu Agung menilai pemahaman terhadap putusan tersebut penting agar ASN memiliki kepastian dalam menjalankan kewenangan pemerintahan, termasuk saat melaksanakan program strategis nasional maupun pelayanan publik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa putusan MK bukan menjadi alasan untuk bertindak sembarangan atau menyalahgunakan kewenangan.
“Putusan ini bukan tameng pelanggaran ataupun legitimasi terhadap praktik menyimpang,” tegasnya.
Ia juga berharap tidak ada lagi program strategis nasional ataupun pelayanan masyarakat yang terhambat akibat ketakutan ASN dalam mengambil keputusan.
Webinar tersebut diikuti lebih dari 700 pegawai ATR/BPN dan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Panitera Konstitusi Ahli Madya MK RI Mardian Wibowo, akademisi hukum keuangan negara Yuli Indrawati, serta Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Hukum dan Perundang-undangan Rudy Alfonso.
Kegiatan diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN.
Share:
