Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Terjadi Kecelakaan Kapal?

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas keselamatan dan keamanan kapal, pemerintah dalam hal ini adalah syahbandar diberikan fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 208 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 2008 berbunyi:

  1. Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas:
  2. memperhatikan kelaikkapal, keselamatan, keamanan danketertiban di pelabuhan;
  1. perhatian tertib perjalanan kapal di perairan pelabuhan dan lalu lintas pelayaran;
  2. memperhatikan kegiatan-kegiatan alih batas muat di perairan pelabuhan;
  1. memperhatikan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
  2. memperhatikan kegiatan pemberhatian kapal;
  3. memperhatikan pemanduan;
  4. memperhatikan turun naik muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  5. memeperhatikan pengisian bahan bakar kapal;
  6. memperhatikan ketertiban embarkasi dan debarkasi

penumpang;

  1. memperhatikan pengerukan dan reklamasi pulau;
  2. memperhatikan kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan

untuk kapal;

  1. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelaan kapal;
  1. memimpin regu penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
  2. memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan kelautan; tentu syahbandar dalam melaksankan fungsi dan tugasnya yang diamanatkan oleh Undang-undang harus bisa mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya.

Dalam praktiknya undang-undang dan regulasi-regulasi yang sudah mengatur fungsi dan tugas masing-masing pihak serta pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak dalam pengoperasian kapal. Namun tidak menciptakan keadaan–keadaan yang seharusnya aman dan terkendali sehingga banyak kapal–kapal di Indonesia yang tenggelam, terbakar, tabrakan yang memakan korban.

Bagaimana Tanggapan Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
media online gorontalo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.