, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, baru-baru ini menghadiri Pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 yang digelar di India pada tanggal 17-18 Juli 2023. Pertemuan ini membawa sejumlah kabar baik dan tantangan bagi perekonomian global.
Salah satu kabar buruk yang disampaikan oleh Menteri Keuangan adalah kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan beberapa negara, meskipun tidak seburuk yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia. Dalam konferensi pers terkait APBN KiTA, Sri Mulyani menyampaikan, “Pertemuan ke-3 ini membahas perkembangan ekonomi global yang, seperti saya sampaikan, suasananya tidak dalam kondisi yang cukup baik. Banyak negara G20 mengalami pelemahan meskipun tidak seburuk seperti prediksi tahun sebelumnya, namun tren pelemahan tetap menjadi perhatian, terutama di negara-negara besar.”
Terkait isu geopolitik, pertemuan ini juga membahas secara eksplisit kecaman atas agresi Rusia ke Ukraina yang menjadi salah satu alasan belum tercapainya kesepakatan bersama atau komunike untuk G20.
Namun, ada pula kabar baik dari pertemuan tersebut. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 berhasil menyelesaikan Call for Proposals Pandemic Fund dengan merealisasikan alokasi pendanaan putaran pertama pada Juli 2023. Dana sebesar US$ 338 juta atau setara dengan Rp 5,07 triliun telah diberikan kepada 37 negara untuk 19 proyek.
Selain itu, negara-negara G20 sepakat untuk terus memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang, khususnya dalam isu perubahan iklim dan keuangan inklusi. Penguatan MBDs (Multilateral Development Banks) dan investasi swasta untuk pembiayaan Barang Publik Global (Global Public Goods/GPG), termasuk Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM), juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Tidak hanya itu, aspek digital, keuangan inklusi, dan kripto currency juga dibahas secara detail dengan laporan dari FSB (Dewan Stabilitas Keuangan) mengenai cryptocurrency serta sistem pembayaran.
Namun, tantangan besar yang masih dihadapi adalah mencapai persetujuan perpajakan internasional pada akhir tahun 2023, termasuk target pajak global minimal 15%. Menteri Keuangan menyadari bahwa hal ini merupakan harapan besar, namun tidak mudah dilaksanakan karena beberapa negara masih memiliki pandangan yang berbeda dalam melaksanakan pilar 1 dan pilar 2 terkait perpajakan internasional.
Diketahui, Indonesia bersama 138 negara anggota Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menyetujui dua pilar ini. Implementasi dari kesepakatan tersebut masih akan terus disempurnakan dan dibahas bersama.
Pertemuan G20 kali ini membawa banyak harapan dan tantangan bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Sri Mulyani dan timnya akan terus berupaya menghadapi perubahan dan tantangan ini demi memajukan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.
(Vp) Artikel ini telah tayang di detikfinance.com
Share:
