Oleh: Afra Shafiyah
- Stunting menjadi perhatian pemerintah saat ini. Pemerintah Pusat terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan. Dengan begitu sumber daya yang dimiliki pemda dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting. Menurut Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi tengkes di Indonesia turun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Hanya saja, penurunan itu dianggap masih kurang, karena masih jauh dari target, yaitu 3,8%.
Angka penderita tengkes atau stunting di Provinsi Gorontalo berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 berada di angka 23,8 persen. Bahkan, jumlah itu masih jauh dari target nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
Padahal, selama ini pemerintah sudah menganggarkan dana yang cukup besar untuk menangani masalah tersebut. Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah menggelontorkan dana senilai Rp77 triliun. Sayangnya, berdasarkan laporan yang diterima hanya Rp34 triliun yang tepat sasaran. Selebihnya habis untuk kegiatan nirfaedah, seperti rapat koordinasi dan pembangunan pagar puskesmas.
Akibat Sistem yang Memiskinkan
Stunting adalah problem serius dalam pembangunan generasi. Semua pihak, termasuk pemerintah, sepakat dengan pandangan objektif ini. Namun ada hal objektif lain yang pemerintah berusaha mengingkari, yakni bahwa problem stunting berpangkal dan mustahil dipisahkan dari problem kemiskinan struktural suatu negara. Kemiskinan struktural sendiri merupakan hasil kebijakan politik negara yang menerapkan sistem bermasalah melalui berbagai mekanisme yang sesuai dengan berbagai perundang-undangan yang telah ditetapkan.
Sebagai simulasi, anak stunting membutuhkan asupan protein hewani yang mencukupi kebutuhan gizi mereka. Oleh karenanya, negara perlu memberikan sosialisasi masif hidup sehat dan pentingnya protein hewani kepada orang tua. Misalnya, anak-anak penting mengonsumsi satu butir telur sehari dan susu untuk memenuhi kebutuhan gizi. Namun, ketika orang tuanya tidak punya penghasilan untuk beli beras saja, dari mana uang untuk beli telur dan susu?
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyampaikan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 mencapai 2,04% dan penduduk miskin pada September 2022 masih 9,57%. Dari data itu, pihak BPS sendiri juga pesimis dengan adanya target kemiskinan ekstrem 0% dan miskin 7% pada 2024. Maknanya, pada kondisi saat ini, rasanya sulit bahkan tidak mungkin untuk menghapuskan stunting karena problem kemiskinan saja belum terurai.
Kalau bicara masalah kemiskinan, sangat jelas hal ini tersebab oleh sistem yang diterapkan. Akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler, si kaya makin kaya, si miskin makin merana. Bagaimana tidak? Maraknya PHK menambah jumlah masyarakat pengangguran, apalagi saat ini mencari kerja pun susah. Kalau ada pun, gaji tidak seberapa. Pendapatan sebulan tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Ditambah lagi naiknya harga pangan dan yang lainnya.
Prevalensi stunting tinggi adalah dampak kesalahan kebijakan negara mengadopsi sistem kapitalisme yang memproduksi kemiskinan, kelaparan, dan buruknya kesehatan generasi. Anak stunting adalah korban buruknya pengurusan negara terhadap rakyat. Negara telah menciptakan beban bagi dirinya sendiri, di samping telah merenggut kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak. Beban negara yang sesungguhnya adalah sistem kapitalisme yang memiliki sifat bawaan destruktif.
Cara Islam Menyelesaikan Masalah
Solusi tuntas penanganan stunting adalah dengan mengganti sistem ekonomi yang menyebabkan kemiskinan struktural. Caranya dengan mencabut penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang hari ini diterapkan oleh negara, lalu menggantinya dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan merupakan sistem aturan yang lengkap. Kebijakan Islam di segala aspek dapat mengentaskan kemiskinan, bahkan bisa menyelesaikan stunting.
Pemimpin dalam Islam bertanggung jawab mengurusi kebutuhan rakyatnya dan harus memastikan kebutuhan dasar setiap masyarakat (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan) dapat terpenuhi. Dalam menjalankan tugas itu, pemimpin akan melaksanakan sistem kebijakan yang telah ditetapkan syarak, seperti ekonomi, politik luar negeri, kesehatan, pendidikan, dan sanksi.
Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat konsep tiga kepemilikan, yaitu individu, umum, dan negara. Pengelolaan individu diserahkan pada pribadi asal tidak bertentangan dengan hukum syarak. Dua kepemilikan lainnya dikelola negara melalui baitulmal. Dua pos itu berasal dari pembayaran jizyah, fai, kharaj, ganimah, pengelolaan SDA, dsb.
Selain itu, terdapat pos khusus, yaitu pos zakat yang diperoleh dari para muzaki (orang yang wajib membayar zakat). Negara menanamkan keimanan kepada rakyatnya serta mendorong orang yang mampu untuk menunaikan zakat. Semua dilakukan untuk mengharap rida Allah Taala. Zakat ini akan diberikan kepada delapan golongan penerima zakat dan akan terus diberikan hingga keluarga tersebut tidak termasuk pada delapan golongan tadi.
Pemimpin dalam sistem Islam akan membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Misalnya, memberikan tanah yang terbengkalai kepada masyarakat yang bisa menghidupkannya agar bisa dimanfaatkan, memberikan modal kepada setiap orang yang membutuhkan modal berupa pemberian atau pinjaman tanpa bunga, mendirikan industri padat karya atau industri berat yang dapat menyerap pekerja, dst. dalam melaksanakan kebijakan itu, negara akan mendapatkan biaya dari baitulmal.
Jadi, keluarga yang berhak menerima zakat tadi, selain mendapat bantuan, juga mendapat lapangan kerja. Secara berangsur-angsur, keluarga tersebut pun mampu dengan sendirinya memenuhi kebutuhan mereka sehingga dapat terentas dari kemiskinan.
Ketika masalah kemiskinan terselesaikan dan dengan pembinaan yang terus-menerus dari negara mengenai hidup sehat, masyarakat mudah mengakses gizi seimbang dan problem stunting dapat terselesaikan.
Berakhirnya stunting hanya akan terwujud jika umat Islam kembali pada aturan-Nya. Oleh karenanya, sudah selayaknya kaum muslim mencampakkan kapitalisme yang menjadi penyebab lahirnya berbagai masalah, termasuk tengkes . Wallahualam.