, Bone Bolango – Wakil Bupati (Wabup), Bone Bolango (Bonebol) Merlan S. Uloli tekankan bahwa penanganan stunting dan miskin ekstrem di Bonebol harus dari hulu sampai ke hilir.
Hal itu diungkapkan Merlan saat memberikan sambutan pada kegiatan kepelatihan teknis pemutakhiran percepatan data, pensasaran percepatan kemiskinan ekstrim, ke dalam sistem kemiskinan desa pemetaan dan analisis kemiskinan desa gelombang I, bertempat di Hotel Grand Q, Sabtu malam (19/03/2023).
Menurutnya, untuk penanganan stunting dan miskin esktrem apabila hanya lebih berfokus pada perbaikan data tanpa ada intervensi maka turunnya angka stunting dan kemiskinan tidak akan lama.
“Kalau hanya sekadar kita perbaiki data kemudian tidak ada intervensi, turunnya itu tidak akan lama. Karena hari ini turun, besoknya ada yang lahir, jadi sekarang ini kita sedang intervensi mereka yang sudah lahir tapi kita tidak boleh abaikan calon pengantin yang hamil,” ujar Merlan.
Merlan mengatakan, kemiskinan di Bonebol masih berada pada kisaran 16.05% khusus miskin ekstrem di 2024 targetnya harus 0% selaras dengan target nasional kemudian untuk stunting masih berada pada kisaran 14%.
Oleh karena itu, Wabup Merlan yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), mengatakan, untuk sekarang dirinya sedang mendesain model penangan stunting dan penanganan kemiskinan dimana untuk menertibkan setiap Kepala Desa (Kades) dalam menjalankan program penurunan stunting dan miskin esktrem.
“Sehingga kalau desain ini sudah ada maka Kades tidak seenaknya membuat program ada rujukan, dan ini sedang kita susun,” tuturnya.
Lebih lanjut, Merlan menyayangkan untuk penangan stunting dan miskin ekstrem di Bonebol waktunya hanya tersita untuk rapat yang berakhir dengan perbedaan pendapat.
Sehingganya Merlan menginginkan, untuk penanganan stunting dan miskin ekstrem harus ada kesatuan antara stakeholder terkait agar tidak ada perbedaan data.
“Kenapa kita selalu membahas stunting dan kemiskinan ekstrem karena antara pendamping desa selalu akan berbeda datanya dengan dinas kesehatan, sehingga hal itu perlu ada kesatuan cara pandang antar semua pihak terkait.” tandasnya. (Jefry_Potabuga)
Share:
