, Gorontalo – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontaio menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2021, yang bertempat di Rumah Jabatan Gubermur, Jumat (21/5/2021).
Rakorwasinkeubang dikuti oleh seluruh Kepala Daerah, Sekertaris Daerah dan Inspektur se-Provinsi Gorontalo, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dan OPD terkait (Beppeda, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR dan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo).
Agenda ini menghadirkan narasumber yang berasal dari Komisi Pemberantasan Konupsi (KPK), Inspekorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Seketaris Daerah Provinsi Gorontalo dan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.
Rakorwasinkeubang dibuka oleh Gubernur/Wakil Gubernur Gorontalo dengan sambutan disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perkonomian dan Kemaritiman.
Jetro Fernando Sagala selaku Kepala Bagian Tata Usaha BPKP Provinsi Gorontalo melalui press release menyebutkan, pelaksanaan Rakorwasinkeubang dilatarbelakangi oleh isu strategis Provinsi Gorontalo yang terungkap dalam Musrenbang Tingkat Provinsi.
Dimana isu tersebut mencangkup pelemahan kinerja ekonomi daerah, khususnya pada sektor pertanian penikanan, pariwisata, konstruksi, transportasi dan industri pengolahan, dengan rekomendasi prioritas daerah berupa penguatan rantai nilai produk unggulan dan potensi wilayah pada beberapa sektor basis.
Khusus untuk sektor pertanian dan perikanan yang merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo, berdasarkan data 5PS Tahun 2020 menunjukan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nlai tukar Nelayan (NTN) yang menupakan indikator pengukuran tingkat kesejahteraan petani dan nelayan mengalami penurunan yang signifikan baik saat sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19.
Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kesejahteraan petani dan nelayan di Provinsi Gorontalo.
“Adapun tujuan utama Rakorwasinkeubang ini adalah untuk membangun komitmen dan upaya bersama dalam menyelaraskan program, kegiatan daniatau sub kegiatan yang diselenggarakan di daerah dengan program pembangunan nasional,” tulis Jetro, Nara-Hubung tersebut.
Selain itu, dijelaskan bahwa Rakorwasinkeubang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam mengawal akuntabitas dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan di daerah.
Rakorwasinkeubang menghasilkan action plan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan intern BPKP dan APIP daerah se-Provinsi Gorontalo.
“Yaitu merancang desain kolaborasi pengawasan intem, identfikasi area strategis dan prioritas di daerah yang menjadi objek pengawasan, melakukan pengawalan atas PSN Bendungan Ulu yang dapat menjadi pengungkit sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan di Provinsi Gorontalo, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta komunikasi, sinergi dan kolaborasi antar APIP. Semoga Rakorwasinkeubang ini bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tutupnya. (rls/daily02)