JAKARTA – Sebanyak 2.304 kejadian bencana melanda Indonesia sejak awal tahun hingga 6 November 2026. Tingginya angka tersebut menjadi peringatan bahwa aspek keselamatan dan mitigasi risiko harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap perencanaan pembangunan wilayah.
Momentum Hari Tata Ruang Nasional 2026 pun dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendorong perubahan pendekatan penataan ruang yang lebih memperhatikan risiko bencana, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.
Pesan tersebut mengemuka dalam talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” yang digelar di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, penataan ruang memiliki peran strategis untuk memastikan pembangunan tidak dilakukan di kawasan yang rentan terhadap ancaman bencana.
“Kondisi ini (tingginya jumlah bencana) menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Dalu Agung.
Bencana Hidrometeorologi Mendominasi
Berdasarkan data kejadian bencana selama 2026, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sementara 5,73 persen lainnya merupakan bencana geologi.
Jenis bencana yang mendominasi meliputi kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan wilayah mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan potensi ancaman bencana.
Dalu Agung menilai, penataan ruang tidak boleh hanya dipahami sebagai instrumen untuk menentukan lokasi pembangunan. Lebih dari itu, tata ruang harus memastikan setiap aktivitas pembangunan memperhatikan risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah agar tidak memperbesar kerentanan masyarakat.
PP Nomor 34 Tahun 2026 Dorong Tata Ruang Lebih Dinamis
Penguatan penataan ruang berbasis risiko tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Regulasi ini mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pada tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
Selain menjadi pedoman mitigasi pada tahap prabencana, RTR juga berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan rekonstruksi wilayah setelah bencana terjadi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana telah menjadi bagian dari penyusunan RTR. Proses tersebut mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak menambah risiko bencana di suatu wilayah.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus Windayana.
Tata Ruang Jadi Acuan Mitigasi hingga Pemulihan
Pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana turut disoroti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan.
Dalam pidato tersebut, tata ruang disebut tidak hanya menjadi landasan mitigasi, tetapi juga acuan untuk menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian ketika bencana terjadi. Bahkan, perencanaan tata ruang menjadi dasar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 tersebut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga instansi swasta.
Melalui momentum Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang berkelanjutan semakin meningkat.
Dengan perencanaan yang memperhitungkan risiko bencana, pembangunan diharapkan tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga mampu melindungi masyarakat, memperkuat ketangguhan wilayah menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Share:
