JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, pemenuhan kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa langkah penertiban memiliki bentuk berbeda sesuai hasil evaluasi terhadap setiap perusahaan. Mulai dari rekomendasi pembatalan seluruh HGU, pembatalan sebagian, pengambilalihan tanah yang haknya telah berakhir, hingga keputusan tidak menerbitkan HGU bagi perusahaan yang belum memiliki hak tersebut.
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Nusron dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Lima Klaster Penertiban HGU
Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Pertimbangannya meliputi luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta mitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan terhadap persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
Tiga perusahaan yang masuk kelompok ini adalah PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Klaster kedua mencakup PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020. Karena itu, tanah yang sebelumnya menjadi objek hak tersebut dipastikan akan diambil alih oleh negara.
Selanjutnya, klaster ketiga mencakup perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Menteri Nusron juga merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengevaluasi IUP yang dimiliki perusahaan.
“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terang Nusron.
Klaster keempat menyangkut perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU karena luas lahan terbakar kurang dari 50 persen. Perusahaan tersebut adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas HGU sekitar 1.510 hektare.
Sementara itu, klaster kelima mencakup tiga perusahaan yang masih menjalani pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan secara keseluruhan atau sebagian. Ketiganya adalah PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Inspeksi Lapangan Jadi Dasar Keputusan
Untuk tiga perusahaan dalam klaster kelima, Kementerian ATR/BPN masih melakukan pemeriksaan fisik langsung ke lapangan serta pengukuran terhadap data yang tersedia. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk penertiban yang tepat.
“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron.
Melalui penetapan lima klaster tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa penertiban HGU dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi masing-masing perusahaan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan tanah serta kepatuhan pemegang hak dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lahan.
Share:
