PONTIANAK – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat peran dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), salah satunya melalui pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Komitmen ini ditegaskan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Kalimantan Barat.
“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, utamanya dengan mengingatkan perusahaan pemegang konsesi HGU besar untuk menjalankan komitmen dalam pengelolaan lahan, termasuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ossy Dermawan usai apel di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, dan dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat sebagai bentuk penguatan koordinasi lintas sektor.
Dalam kesempatan itu, Ossy Dermawan yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma’ruf, mengungkapkan bahwa angka kejadian karhutla secara nasional menunjukkan tren penurunan.
“Namun, hal tersebut tidak mengurangi kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita, terutama pemerintah, dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Polkam menekankan bahwa upaya pencegahan karhutla menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia, sehingga seluruh pihak diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan.
“Keberhasilan selama ini harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan peninjauan pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, hingga pemadam kebakaran, serta pengecekan peralatan yang telah disiapkan untuk menghadapi potensi karhutla.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di wilayah rawan.
Share:
