Gorontalo – Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Updating dan Finalisasi Data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Provinsi Gorontalo Tahun 2026, Jumat (6/11/2026), di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem informasi ketahanan pangan sekaligus menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan penanganan kerawanan pangan.
Rapat koordinasi tersebut diikuti sedikitnya 36 peserta dari berbagai instansi dan dinas terkait tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Peserta terdiri dari bidang serta pengelola data yang terlibat dalam proses penyusunan FSVA.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedia Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo yang menyajikan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tingkat kecamatan oleh DKPTPH Provinsi Gorontalo serta IKP tingkat desa oleh dinas yang menangani urusan ketahanan pangan kabupaten dan kota.
FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan kondisi kerentanan suatu wilayah terhadap kerawanan pangan secara geografis. Peta ini memberikan informasi mengenai lokasi wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan sekaligus faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan tersebut.
Penyusunan FSVA mengacu pada tiga aspek utama ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi kondisi ketahanan pangan serta menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
Saat membuka kegiatan, Kepala DKPTPH Provinsi Gorontalo, Muljady D Mario, menegaskan bahwa FSVA memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah, bukan sekadar dokumen pemetaan yang diperbarui setiap tahun.
“Peta FSVA bukan sekadar dokumen pemetaan wilayah yang ter-update setiap tahunnya, melainkan merupakan instrumen strategis pemerintah yang maknanya penting dalam mengidentifikasi kondisi ketahanan pangan, mengetahui faktor penyebab kerentanan pangan, menentukan wilayah prioritas penanganan, serta merumuskan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” ungkap Muljady.
Ia menambahkan, kualitas data FSVA harus terus dijaga agar mampu menjadi instrumen peringatan dini atau early warning system dalam mengantisipasi kondisi ketahanan pangan di daerah.
“Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan haruslah akuntabel, akurat dan informatif, agar bisa menjadi pegangan early warning system guna mengantisipasi kondisi riil di daerah. Selanjutnya, FSVA menjadi dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan diarahkan untuk mendukung program strategis Gubernur Gorontalo guna pencapaian target RPJMD Provinsi yang lebih inovatif dan berdampak di masyarakat,” jelasnya.
Kadis DKPTPH juga menekankan bahwa FSVA harus menjadi acuan bersama, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo.
Dalam kegiatan tersebut, Muljady didampingi Kepala Bidang Kerawanan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, Irawaty Hz. Adam.
Melalui updating dan finalisasi FSVA Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan semakin memiliki landasan data yang kuat dalam menentukan kebijakan ketahanan pangan, memperkuat upaya pencegahan kerawanan pangan, serta memastikan intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai kondisi wilayah.
Share:
