, Gorontalo – Provinsi Gorontalo secara resmi meluncurkan Program Kemitraan Australia-Indonesia Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Peresmian program ini diselenggarakan di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo dan ditandai dengan pemukulan alat musik polo palo oleh Penjabat Sekretaris Daerah Budiyanto Sidiki, bersama dengan Konsul Jenderal Australia di Makassar, Mr. Todd DiasDias, Rabu (11/10/2023).
SKALA bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Program ini juga memfokuskan upayanya pada penguatan aspek-aspek kunci dalam sistem pemerintahan daerah, termasuk manajemen keuangan publik, standar pelayanan minimal (SPM), perencanaan dan penganggaran, serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
“Kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia melalui program SKALA bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan dasar di Provinsi Gorontalo. Kami sangat bersyukur karena Gorontalo terpilih sebagai salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang menjadi fokus program ini,” kata Budiyanto Sidiki, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo.
Budi menekankan pentingnya pemenuhan layanan dasar sebagai salah satu tolok ukur kinerja pemerintah. Dia menjelaskan bahwa pemenuhan layanan dasar adalah upaya untuk memastikan akses yang memadai bagi seluruh masyarakat. Ini juga penting mengingat adanya sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Gorontalo, seperti tingkat kemiskinan yang mencapai 15,15 persen, kemiskinan ekstrem sebesar 4,28 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,81 persen. Di sektor kesehatan, ada masalah dengan tingkat prevalensi tengkes yang masih di atas rata-rata nasional, mencapai 23,8 persen, serta jumlah kasus kematian ibu dan bayi yang perlu diperhatikan.
Pengembangan layanan dasar menjadi perhatian utama karena kondisi dan pencapaian saat ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam manajemen dan pengelolaan pelayanan dasar. Budi menambahkan bahwa ketidakpenuhan akses dan kualitas layanan dasar juga menjadi penghambat dalam proses pembangunan daerah.
Program SKALA adalah hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang mendapat dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Program ini akan berlangsung selama delapan tahun, terbagi dalam dua fase, dengan fase pertama berlangsung dari Januari 2023 hingga Desember 2026, dan fase kedua dari Januari 2027 hingga September 2030. Program ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam upaya mencapai target pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Provinsi Gorontalo.
(*)
Share:
