Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD menunjukkan komitmen kuat dalam menyudahi isolasi geografis di Kecamatan Pinogu. Melalui langkah kolaborasi strategis, jajaran pimpinan daerah langsung mendatangi Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk menggolongkan percepatan izin akses jalan Pinogu.
Gubernur Gorontalo, Gusnar, memimpin langsung diplomasi tersebut guna memperlihatkan pentingnya sinergi antarpemerintah demi kepentingan masyarakat. Langkah ini mendapat respons positif dari Bupati Bone Bolango, Ismet, beserta jajaran, serta disambut hangat oleh pemerintah pusat.
Di Kementerian Kehutanan, tim gabungan dari Pemprov Gorontalo dan Pemkab Bone Bolango diterima langsung oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Satyawan Pudyatmoko, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026).
Fokus utama pertemuan tersebut adalah pembahasan persetujuan pemanfaatan kawasan hutan serta rencana pelebaran Jalan Pinogu dari semula hanya dua meter menjadi enam meter, dengan total panjang jalan mencapai 42 kilometer.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif bersama Dirjen KSDAE telah membuahkan hasil signifikan.
“Pembahasan bersama Dirjen KSDAE sudah mencapai sekitar 90 persen. Hampir seluruh pihak terkait hadir untuk mengawal langsung akses jalan Pinogu ini. Pak Gubernur benar-benar memperjuangkan proyek ini karena beliau ingin memastikan bagaimana sulitnya masyarakat melintasi jalan Pinogu yang ada saat ini,” tegas Thomas.
Langkah responsif Gubernur Gusnar ini mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Kehadiran pemerintah provinsi dinilai sebagai bentuk keseriusan konkret yang wajib didukung penuh.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyatakan kesiapan daerahnya untuk menindaklanjuti koordinasi ini dari sisi administratif dan teknis.
“Ini adalah dukungan luar biasa untuk masyarakat Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Tugas Pemkab Bone Bolango saat ini adalah menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknis terkait bagaimana proyek jalan ini nantinya ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten,” ujar Iwan.
Selain mengurus aspek perizinan dan pemanfaatan kawasan hutan, Pemprov Gorontalo juga berkomitmen mengawal penuh kebutuhan anggaran pembangunan. Koordinasi lanjutan segera diarahkan ke Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi pembiayaan proyek infrastruktur vital ini berjalan lancar.
Share:
