Gorontalo – Pemberitaan terkait dugaan pengusiran sejumlah pengurus Kwarda Pramuka saat rapat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akhirnya mendapat klarifikasi. Juru Bicara Gubernur Gorontalo, David Radjak, menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukanlah kesengajaan, melainkan murni akibat miskomunikasi.
“Yang pertama, saya minta maaf kalau hal seperti ini harus ramai diberitakan. Tapi sejujurnya yang terjadi adalah miss komunikasi dan penyesuaian peserta rapat. Rapat di rumah jabatan tersebut adalah Rapat Forkopimda diperluas dengan materi rapat pemaparan kesiapan daerah untuk agenda Perkemahan Peran Saka Tingkat Nasional kepada Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Pak Budi Waseso,” jelas David dalam keterangan tertulis yang diterima.
Menurutnya, karena rapat tersebut adalah agenda Forkopimda, maka Pemprov Gorontalo memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan kelancaran serta efektivitas jalannya rapat. Dalam perkembangannya, beberapa pengurus Kwarda juga turut hadir, sehingga terjadi penyesuaian oleh protokol.
“Namun mungkin di internal Kwarda juga terdapat undangan sendiri, sehingga disinilah terjadi miss komunikasi. Peserta rapat jadi lebih banyak dari yang seharusnya. Maka protokol melakukan penyesuaian. Jika peserta inti rapat, segera menyesuaikan di tempat duduk, dan yang lainnya bisa menyesuaikan agar tidak ada yang berdiri di ruangan. Jadi intinya di situ, bukan tertutup atau tidak transparan,” tambahnya.
Meski sempat muncul polemik, David memastikan bahwa persiapan perkemahan tetap berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan bahwa hubungan Pemprov dengan Kwarda Gorontalo terjalin baik dan komunikasi terus berlangsung secara intens.
“Kedatangan Ketua Kwarnas berarti bukti bahwa persiapan terus dimatangkan. Pak Gubernur Gusnar dan Pak Bupati Sofyan selaku Ketua Kwarda juga terus berkomunikasi secara berkala, tidak hanya dalam forum rapat, tapi juga melalui telepon maupun pertemuan lainnya. Semua untuk menyukseskan Perkemahan Peran Saka Nasional tahun 2025 ini,” pungkas David.
Share:
