GORONTALO – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, Achmad, S.ST., M.H., mengikuti rapat pembahasan tindak lanjut persiapan Sertipikasi Lintas Sektor Penyediaan 3 Juta Rumah melalui Zoom Meeting, Selasa (19/5/2026).
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-03/M/SDK/SA.01/05/2026 tanggal 8 Mei 2026 tentang konfirmasi usulan permintaan anggaran revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.
Dalam kegiatan itu, Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo didampingi Kepala Bagian Tata Usaha serta jajaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.
Pembahasan difokuskan pada langkah strategis dan sinkronisasi pelaksanaan program guna mendukung percepatan penyediaan hunian layak melalui kebijakan sertipikasi lintas sektor yang terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum pertanahan.
Target 3 Juta Sertipikat untuk Kawasan Permukiman
Dalam rapat dipaparkan bahwa Program Sertipikasi Lintas Sektor Tahun 2026–2028 ditargetkan mampu mendukung penyediaan 3 juta rumah melalui penerbitan sertipikat terhadap 3 juta bidang tanah di kawasan permukiman.
Berdasarkan hasil analisis survei dan pemetaan, terdapat estimasi sekitar 81,78 juta bidang tanah potensial yang belum bersertipikat dan berada di kawasan permukiman di seluruh Indonesia.
Data tersebut nantinya akan diverifikasi lebih lanjut oleh Kantor Pertanahan guna menentukan bidang prioritas yang dinilai mudah untuk disertipikatkan.
Perkuat Kesiapan SDM dan Data Spasial
Selain membahas target sertipikasi, rapat juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga tahapan verifikasi data spasial dan citra kawasan terbangun.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menghasilkan data pertanahan yang berkualitas dalam mendukung program strategis nasional di sektor perumahan.
Melalui keterlibatan aktif dalam pembahasan ini, Kanwil BPN Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan program nasional penyediaan rumah layak sekaligus memperkuat kepastian hukum pertanahan bagi masyarakat.
Share:
