Gorontalo – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo lakukan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi program kesehatan pada tahun anggaran 2024, bertempat di ruang Inogaluma, Senin (11/11/2024).
Kepada awak media, Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, menyoroti penurunan anggaran untuk penanganan HIV/AIDS yang dinilai tidak sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus di Gorontalo. Ia menegaskan pentingnya tindakan cepat agar situasi tidak semakin memburuk.
“Kasusnya naik, anggaran malah turun. Ini tidak sinkron,” ujar Hamzah.
Hamzah mengungkapkan bahwa anggaran penanganan HIV/AIDS turun dari Rp1 miliar tahun sebelumnya menjadi Rp500 juta pada tahun 2024, sementara jumlah penderita justru meningkat.
Diketahui Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa hingga September 2024, 13.058 orang telah menjalani skrining HIV di seluruh wilayah Provinsi. Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo mencatat jumlah skrining tertinggi dengan angka 3.846 dan 3.219 orang. Namun, hanya 281 orang yang menerima pengobatan HIV, dengan Kota dan Kabupaten Gorontalo sebagai daerah dengan jumlah penerima pengobatan tertinggi.
Hamzah juga mendorong peningkatan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan instansi lain, seperti Dinas Sosial, untuk memberikan edukasi lebih luas kepada masyarakat.
“Intinya, bagaimana caranya supaya kasus AIDS di Gorontalo bukan naik tapi turun,” tegasnya.
Selain isu HIV/AIDS, Hamzah menyoroti permasalahan lain, seperti 9.000 peserta BPJS Kesehatan yang tercatat dengan status tidak jelas. Komisi IV berharap evaluasi ini menjadi dasar perencanaan anggaran yang lebih efektif ke depannya agar kebutuhan kesehatan masyarakat Gorontalo dapat terpenuhi dengan optimal.
Share:
