– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil peran penting dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dukungan ini diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah, termasuk penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan wilayah pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pihaknya menjadi salah satu penopang utama dalam mendorong investasi, khususnya pada proyek strategis seperti pembangunan pelabuhan tersebut.
“Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar akan memicu masuknya investasi,” ujar Nusron dalam peluncuran proyek di Palembang, Kamis (9/4/2026).
Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat sendiri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025.
Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Kantor Wilayah BPN Sumatera Selatan sebelumnya telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan dengan luas mencapai 599.500 meter persegi pada 2025.
Dalam acara peluncuran, juga dilakukan penandatanganan hibah serta serah terima Sertipikat HPL untuk tanah mozaik 5 dan 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Luas lahan masing-masing tercatat sebesar 810.577 meter persegi dan 882.943 meter persegi.
Menteri Nusron turut mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pendaftaran tanah guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Saat ini, capaian pendaftaran tanah di Sumatera Selatan baru mencapai 53,6 persen.
“Kami minta dukungan kepala daerah agar pendaftaran tanah dipercepat. Dengan begitu, investor akan lebih mudah masuk dan berinvestasi,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyebut proyek ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional serta memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global.
Ia menjelaskan, pembangunan pelabuhan telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan, hingga skema pemanfaatan lahan.
“Kegiatan hari ini merupakan milestone ke-11 dari total 15 tahapan. Kami targetkan seluruh proses dapat rampung sebelum 2029,” ujar Dudy.
Peluncuran proyek ini turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu serta unsur Forkopimda Sumatera Selatan.
(adv)
Share:
