Gorontalo– Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, menegaskan pentingnya prinsip ketepatan dan transparansi dalam pendistribusian logistik Pilkada 2024. Hal ini disampaikan dalam Apel Logistik dan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Gorontalo Utara, Senin (18/11/2024).
Rudy menekankan bahwa pendistribusian logistik harus memenuhi prinsip tepat jenis, jumlah, dan kualitas. Selain itu, prosesnya harus tepat sasaran dan biaya.
“Pendistribusian logistik ini selain harus tepat, juga harus ada pendampingan dari pihak keamanan agar transparansi, profesionalitas, dan integritas dapat terwujud,” ujar Rudy dalam sambutannya.
Ia meminta penyelenggara segera memetakan wilayah prioritas pendistribusian, terutama daerah terpencil dengan akses sulit, serta merencanakan waktu dan tanggal distribusi. Rudy juga mengingatkan agar lokasi TPS dipilih dengan mempertimbangkan potensi kerawanan, seperti risiko banjir.
Dalam apel tersebut, Rudy menggarisbawahi pentingnya sinergi antara penyelenggara, termasuk KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Ia menekankan agar semua pihak menjalankan tugas secara profesional dan menjunjung tinggi netralitas demi menjaga kredibilitas Pilkada.
“Melalui momen ini, saya titipkan kepada semua pihak untuk menjaga marwah Pilkada. Kita harus bersama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Provinsi Gorontalo,” imbuh Rudy.
Apel Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 ini turut dihadiri oleh Penjabat Bupati Gorontalo Utara, Ketua dan Anggota KPU serta Bawaslu se-Provinsi Gorontalo, Forkopimda provinsi, dan para tokoh penting lainnya. Kegiatan ini menjadi simbol kesiapan seluruh elemen dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang bermartabat, transparan, dan kondusif.
Dengan komitmen dari berbagai pihak, Pilkada di Gorontalo diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin daerah yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Penyelenggara diminta untuk terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai regulasi.
(d10)
