Dailypost Gorontalo – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, atas akselerasi program Bedah Rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun anggaran 2026, Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi besar mencapai 6.066 unit rumah layak huni. Pengakuan terhadap kinerja positif ini disampaikan langsung oleh Menteri PKP dalam rapat evaluasi progres program perumahan rakyat yang digelar secara daring pada Senin, (21/09/2026).
Melihat capaian yang progresif tersebut, Menteri Maruarar memastikan diri akan turun langsung ke lapangan pada November 2026 mendatang, Langkah ini bertujuan untuk meninjau hasil fisik bangunan sekaligus berdialog dengan warga. “Saya dibisiki Pak Mendagri bahwa kerja Gubernur Gorontalo ini bagus. Feelingsaya juga demikian, Pak Gubernur bisa membawa Gorontalo lebih maju. Makanya, November nanti saya ke Gorontalo untuk melihat langsung rumah-rumah yang sudah dibedah dan bertemu masyarakat,” ujar Maruarar.
Berdasarkan data operasional Satuan Kerja (Satker) PKP Provinsi Gorontalo per 21 September 2026, realisasi keuangan program ini telah menyerap anggaran sebesar Rp53,48 miliar dari total pagu Rp85,60 miliar, atau setara dengan 60,99 persen. Dari total target 6.066 unit rumah tersebut, sebanyak 3.354 unit telah menyelesaikan proses realisasi keuangan, dan 98 unit hunian di antaranya sudah rampung 100 persen secara fisik. Sementara dari sisi verifikasi faktual, tim lapangan telah merampungkan pengecekan terhadap 4.684 unit rumah, di mana 2.147 unit direkomendasikan sebagai Calon Penerima Bantuan (CPB) dan 2.674 unit lainnya telah mengantongi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SK PPK).
Selain akselerasi pada program bedah rumah, portofolio dukungan perumahan lainnya di Gorontalo sepanjang tahun 2026 ini juga berjalan beriringan. Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kini telah mencapai 1.073 unit dari total alokasi kuota sebanyak 2.067 unit. Di saat yang sama, dukungan insentif pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercatat sudah menyentuh 196 unit, serta insentif Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mencapai 300 unit dengan sebaran pemanfaatan terbanyak berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
Share:
