JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, melaporkan perkembangan pelaksanaan tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (1/7/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Dalu menjelaskan bahwa pembahasan tersebut bertujuan meninjau sekaligus menyederhanakan berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tujuh layanan prioritas guna mempercepat dan mempermudah pelayanan pertanahan serta tata ruang kepada masyarakat.
“Pada tahun 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen dari keseluruhan jumlah layanan,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Tujuh layanan prioritas yang dimaksud meliputi pengecekan sertipikat dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja, hak tanggungan elektronik pada hari ketujuh, roya lima hari kerja, peralihan hak lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja, serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Dalu juga memaparkan perkembangan transformasi layanan berbasis elektronik yang telah memberikan dampak signifikan pada layanan hak tanggungan elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan layanan peralihan elektronik.
Menurutnya, penyederhanaan proses bisnis pada layanan HT-El mampu memangkas birokrasi melalui pengurangan tahapan pelayanan dan pihak yang terlibat, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.
Pada layanan informasi pertanahan, hingga saat ini tercatat permohonan pengecekan elektronik mencapai 17.821.694 layanan. Selain itu, layanan SKPT elektronik telah mencapai 936.067 layanan dan Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan.
Sementara itu, pada layanan peralihan elektronik, pelaporan akta dilakukan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat. Mekanisme ini dinilai mampu mencegah terjadinya transaksi berulang yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dalu secara khusus menyoroti perkembangan positif implementasi HT-El yang dinilai berkontribusi terhadap penguatan ekosistem pembiayaan nasional.
“Sampai dengan Juni 2026 telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai mencapai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, nilai HT-El terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2025 nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun, sedangkan hingga Juni 2026 realisasinya telah mencapai Rp409,78 triliun.
Menurut Dalu, capaian tersebut membuktikan bahwa digitalisasi layanan hak tanggungan tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga memperkuat kepastian jaminan kredit serta meningkatkan kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap layanan pertanahan berbasis elektronik.
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, dan turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menanggapi laporan yang disampaikan, Bahtra berharap tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN dapat menjadi fondasi transformasi menuju sistem pelayanan yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, akuntabel, dan terjangkau bagi masyarakat.
“Hal ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, mencegah sengketa, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Bahtra.
Share:
