Situasi Pengungsi Rohingya Mengganggu Keamanan Domestik, Kata Pengamat
Sejumlah pengamat mendukung rencana pemerintah Indonesia untuk mengembalikan para pengungsi Rohingya di Aceh ke negara asal mereka. Menurut peneliti ASEAN dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Adriana Elizabeth, isu pengungsi Rohingya telah mengganggu situasi domestik di dalam negeri, terutama menjelang pemilu. Adriana mengkhawatirkan bahwa pemilu dapat menambah beban dan memecah konsentrasi aparat keamanan.
Sebelumnya, Menkopolhukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa Indonesia menerima pengungsi berdasarkan rasa kemanusiaan. Namun, Adriana menyoroti bahwa cara ini membuat pemerintah daerah (pemda) kewalahan dan menekankan perlunya mencari solusi.
UNHCR Berharap pada Semangat Solidaritas dan Kemanusiaan Pemerintah
Mitra Salima Suryono, juru bicara UNHCR Indonesia, mengungkapkan harapannya terhadap semangat solidaritas dan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya. Meskipun pemerintah memutuskan menerima mereka berdasarkan kemanusiaan, tantangan pengelolaan pemukiman sementara dan reaksi masyarakat setempat menjadi perhatian.
Penolakan Warga Aceh terhadap Pengungsi Rohingya
Di Aceh, kedatangan enam kapal pengungsi Rohingya dalam waktu singkat mendapat penolakan dari sebagian warga. Masyarakat setempat menuding pengungsi membuat masalah, seperti kabur dari penampungan dan keluhan terkait pemberian makanan. Beberapa warga bahkan melakukan tindakan paksa, seperti membongkar tenda penampungan dan mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran jika pemda membiarkan mereka menetap.
Pemerintah Akan Mengembalikan Pengungsi Rohingya ke Negara Asal
Pemerintah Indonesia mencatat jumlah pengungsi Rohingya mencapai 1.487 orang, ditempatkan di penampungan sementara di Aceh, Medan, dan Pekanbaru. Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemda sudah kewalahan dan penampungan di Medan dan Pekanbaru sudah penuh dan kehabisan dana. Oleh karena itu, pemerintah mencari solusi, salah satunya mengembalikan mereka ke negara asal melalui koordinasi dengan PBB.
Mitra Salima Suryono dari UNHCR mengingatkan bahwa Indonesia, meskipun tidak menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, telah menjalankan tradisi kemanusiaan dengan menerima pengungsi selama bertahun-tahun. Meski demikian, pemerintah Indonesia akan mencari solusi terbaik untuk menangani situasi ini.
(Daily17)
Share:
