Gorontalo– Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, memanfaatkan momentum Gathering Media bertajuk “Refleksi Kinerja Tahun 2024” untuk menjelaskan berbagai isu aktual di daerah. Acara yang berlangsung hangat dan santai ini digelar di teras Rumah Jabatan Gubernur pada Jumat (27/12/2024), dihadiri oleh sejumlah wartawan.
Salah satu topik yang disorot adalah rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilakukan beberapa pekan lalu. Rudy menjelaskan bahwa rotasi tersebut telah direncanakan sejak jauh sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Langkah ini bertujuan untuk mengisi jabatan kosong yang ditinggalkan oleh pejabat yang memasuki masa pensiun.
“Usulan rotasi ini sudah kami sampaikan sejak akhir Juli. Rotasi dilakukan untuk penyegaran, khususnya dalam mengisi jabatan kosong. Prosesnya berbasis kinerja (merit system), dengan mempertimbangkan pengalaman, latar belakang pendidikan, dan aspek lainnya,” ujar Rudy.
Ia juga menambahkan bahwa proses rotasi sempat menghadapi tantangan, termasuk pergantian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di tengah jalan, serta perlunya uji kompetensi untuk beberapa jabatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Persetujuan Mendagri baru kami terima pada 15 November. Namun, karena saat itu menjelang Pilkada, kami memilih melaksanakan pelantikan setelah Pilkada untuk menghindari persepsi negatif, seperti adanya titipan dari pasangan calon. Langkah ini sesuai aturan dan diperbolehkan,” jelasnya.
Selain itu, Rudy juga menjawab pertanyaan terkait bonus atlet PON yang hingga kini belum cair. Menurutnya, bonus atlet telah menjadi komitmen pemerintah dan akan diberikan dengan nilai setara atau lebih tinggi dibanding PON Papua sebelumnya.
“Bonus atlet sebenarnya sudah dianggarkan, tetapi sebelumnya kami menunggu APBD Perubahan. Saat ini anggaran tersebut sudah ada di rekening Bendahara Dinas dan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing atlet,” ungkap Rudy.
Isu lingkungan juga menjadi perhatian Rudy dalam diskusi tersebut. Ia mencatat bahwa isu lingkungan sering kali kurang mendapatkan perhatian publik karena sebagian besar kebijakan terkait lingkungan berada di bawah wewenang pemerintah pusat.
“Isu lingkungan ini menjadi catatan penting, meskipun kebijakan dan penanganannya lebih banyak di tingkat pusat. Namun, kami akan berupaya agar isu ini tetap mendapat perhatian di tingkat daerah,” tuturnya.
Gathering Media ini sekaligus menjadi momen refleksi kinerja Pemprov Gorontalo di tahun 2024, dengan harapan bahwa keterbukaan informasi dapat terus terjalin antara pemerintah dan media sebagai mitra strategis.
(d10)
Share:
