Gorontalo – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo, dr. Jeane Istanti Dalie, M.K.M., memberikan materi mengenai Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam kegiatan Workshop Tata Kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Materi yang disampaikan berfokus pada peran vital SIMRS dalam mendukung tata kelola pelayanan JKN. Beberapa poin utamanya meliputi integrasi data pelayanan, penguatan administrasi rumah sakit, serta dukungan sistem informasi dalam proses pengajuan dan pengelolaan klaim JKN.
Workshop ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola pelayanan JKN di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Pembahasan dalam forum tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni pengelolaan SIMRS, penerapan sistem pembayaran INA-CBG, serta tata kelola penerimaan dan pengelolaan keuangan rumah sakit.
Pada aspek SIMRS, penguatan sistem informasi menjadi bagian penting untuk memastikan data pelayanan terintegrasi demi kelancaran proses administrasi maupun klaim JKN. Sementara itu, penerapan INA-CBG mencakup dokumentasi pelayanan, pengodean (coding) diagnosis dan tindakan, verifikasi internal, pengajuan klaim, hingga penanganan klaim yang tertunda (pending) atau ditolak (dispute). Selain itu, dibahas pula tata kelola keuangan rumah sakit yang meliputi pendapatan dari klaim JKN, belanja operasional, pengelolaan kas, kewajiban, serta pelaporan keuangan.
Melalui kegiatan ini, Tim Pemeriksa BPK diharapkan memperoleh pengayaan materi dan pemahaman yang tepat dalam menyusun prosedur serta sasaran pemeriksaan terinci terhadap kinerja RSUD. Hasil workshop juga diharapkan dapat membantu BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo merumuskan rekomendasi pemeriksaan yang tepat, aplikatif, dan bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Keikutsertaan manajemen RSUD dr. Hasri Ainun Habibie dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai tata kelola rumah sakit, khususnya dalam pengelolaan sistem informasi, pelayanan JKN, dan akuntabilitas keuangan, guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.













