, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, meminta seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal memiliki visi dan pemahaman yang sama dalam mengawal transformasi layanan pertanahan.
Pesan tersebut disampaikan Dalu saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurut Dalu, transformasi pelayanan tidak boleh berhenti sebatas rancangan atau kebijakan di tingkat pusat. Seluruh jajaran harus bergerak bersama agar perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.
“Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” tegas Dalu.
Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan pembenahan pada sejumlah layanan pertanahan dengan tujuan membuat pelayanan lebih mudah, cepat, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Tiga agenda transformasi yang telah diluncurkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut meliputi Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Dalu menegaskan, keberhasilan transformasi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh unit kerja, termasuk jajaran Sekretariat Jenderal. Setiap unit diminta memberikan kontribusi sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif hingga ke lapangan.
“Rekan-rekan sekalian, kita harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” ujarnya.
Menurut Dalu, keberhasilan transformasi pelayanan juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN.
Ia meyakini, pelayanan yang semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan berdampak terhadap persepsi publik terhadap layanan pertanahan sekaligus institusi ATR/BPN secara keseluruhan.
Karena itu, evaluasi kinerja dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target dan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Termasuk di dalamnya pengawalan terhadap pelaksanaan transformasi Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, serta Organisasi Berbasis Wilayah.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Melalui evaluasi tersebut, jajaran Sekretariat Jenderal diharapkan mampu memastikan berbagai agenda transformasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.
Share:
