, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Deprov) Gorontalo soroti izin usaha yang dikeluarkan Dinas PM-ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo kepada beberapa perusahaan di daerah tersebut.
Ketua Komisi I Deprov Gorontalo, Aw Thalib mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mencari tau persoalan izin usaha yang telah diberikan yang kemudian tidak ditaati oleh perusahaan.
Menurutnya, hal yang paling sering menjadi persoalan yakni tentang mencemaran lingkungan dan upah pekerja yang ada di perusahaan tersebut.
“Yang ingin kami ketahui tentang perizinan-perizinan yang bermasalah, semacam ketidaktaatan pengusaha tentang perizinan yang telah diberikan, apalagi masalah tentang pencamaran lingkungan, dan upah, sehingga persoalan timbul,” ungkap Aw Thalib, kamis (20/10/2022).
Ia mengakui bahwa pihaknya sedang berusaha untuk mempermudah investasi yang ada di Gorontalo, akan tetapi setiap pengusaha tetap harus taat akan aturan yang berlaku.
“Disatu pihak kita ingin mempermudah investasi, tadi 2.6 triliun target kita dengan modal 300 juta, akan tetapi meski kita mempermudah perizinan berinvestasi bukan berarti kita permudah semuanya tanpa memperhatikan kriteria dan kewajiban pengusaha dan juga masyarakat,” Jelas Aw Thalib.
Saat ini Deprov Gorontalo tengah mewanti-wanti beberapa perusahaan yang dinilai memiliki masalah, diantaranya perusahaan Coconout yang berada di Desa Tangkobu dan perusahaan Gorontalo Mineral yang berada di Marisa.
Aw Thalib menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi kepada setiap perusahaan yang dinilai tidak taat aturan dan akan memberikan sanksi serius jika terbukti melakukan pelanggaran.
“Tentunya kita juga tidak akan segan-segan untuk mengevaluasi perusahaan seperti ini, harus ada ketegasan dan kami akan mengambil langkah tegas untuk perusahaan yang tidak mau ditertibkan,” pungkasnya. (adv/Jeff)
Share:
