Jakarta– Memasuki lebih dari 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, gelombang demonstrasi terus terjadi di berbagai daerah. Mahasiswa, buruh, hingga koalisi masyarakat sipil turun ke jalan menyoroti berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu yang paling hangat adalah penolakan terhadap RUU TNI yang kini telah sah menjadi undang-undang.
Namun, tidak hanya gejolak politik yang mencuat, indikator ekonomi nasional juga menunjukkan tanda-tanda buruk. Pada perdagangan Selasa (18/3), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 6,58 persen atau turun 420,97 poin ke level 6.046, memicu trading halt selama 30 menit di Bursa Efek Indonesia.
Tak berhenti di situ, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah ke Rp16.611 per USD pada Selasa (25/3), level terendah sejak krisis ekonomi 1998.
Kegaduhan di Tengah Krisis: Komunikasi Pejabat Jadi Sorotan
Di tengah situasi ekonomi yang bergejolak, sejumlah pernyataan pejabat publik justru memicu polemik. Dosen FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, menilai bahwa pemerintah perlu membenahi komunikasi politik dan publik guna meredakan keresahan masyarakat.
“Perlu ada standar komunikasi yang lebih elegan, responsif, dan empatik. Bukan defensif yang justru bisa menjadi bumerang dan memicu kegaduhan serta sentimen negatif dari publik,” ujar Nyarwi (26/3).
Senada, Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menegaskan bahwa pemerintah harus lebih gesit dan tanggap dalam menghadapi dampak kebijakan yang diambil. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian agar publik tidak kebingungan terhadap sikap pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat bingung siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan ini karena semua mendiamkan atau menunggu komando karena takut bersikap,” tegasnya.
Pernyataan Pejabat yang Jadi Kontroversi
Beberapa komentar pejabat yang dianggap tidak sensitif terhadap situasi publik juga menuai kecaman. Berikut beberapa di antaranya:
- Hasan Nasbi (Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan): Pernyataan soal memasak kepala babi saat menanggapi teror terhadap wartawan Tempo.
- Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional): Menghubungkan kekalahan Timnas Indonesia dalam pertandingan dengan kurangnya gizi.
- Muhammad Syafi’i (Wakil Menteri Agama): Mengatakan bahwa fenomena ormas meminta THR ke pengusaha sudah menjadi budaya sejak dulu.
Menurut Anang Sujoko, analis komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, pernyataan pejabat yang seenaknya sendiri dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jika ini terus terjadi, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa semakin turun drastis,” ujar Anang.
Agung Baskoro pun menyarankan para pejabat untuk lebih berhati-hati dalam berbicara.
“Lebih baik bilang ‘no comment’ daripada membuat pernyataan yang malah menimbulkan polemik,” katanya.
April-Mei: Masa Kritis bagi Pemerintah
Agung menilai bahwa dua bulan ke depan, April dan Mei, akan menjadi masa krusial bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika pemerintah gagal membenahi komunikasi, koordinasi, serta masalah ekonomi, ketidakpuasan publik bisa semakin membesar dan berujung pada krisis yang lebih serius.
“Ketidakpuasan ini bisa menyebar cepat. Mungkin saat Ramadan masih tertahan, tapi setelah itu, masyarakat bisa semakin kecewa. Jangan sampai jadi bom waktu,” pungkasnya.
Di tengah dinamika yang terjadi, pemerintah perlu bergerak cepat. Selain memperbaiki komunikasi, fokus pada pemulihan IHSG, stabilisasi rupiah, serta menjaga kepercayaan investor harus menjadi prioritas utama agar tidak semakin kehilangan legitimasi di mata publik.
(d10)
Share:
