, Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajaran untuk mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan hingga mencapai nol tunggakan untuk tahun 2025.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) akhir kuartal I 2026 yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/04/2026).
“Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas di Q1, Q2, Q3 tahun 2025 harus nol,” tegas Nusron Wahid.
Ia menyebutkan, dalam satu kuartal terakhir telah terjadi penurunan jumlah berkas layanan pertanahan hingga sekitar 22 ribu berkas. Meski demikian, upaya percepatan tetap harus dilakukan agar pelayanan semakin tertib.
Menteri Nusron juga meminta kantor wilayah BPN yang masih memiliki tunggakan berkas segera menggelar rapat khusus untuk mempercepat penyelesaiannya. Ia menargetkan berkas kuartal I 2025 selesai pada akhir Mei 2026 dan kuartal II rampung pada akhir Juni 2026.
Selain percepatan, Nusron meminta jajarannya menyusun strategi pencegahan agar masalah serupa tidak terulang, termasuk melalui penguatan sistem teknologi dan prosedur kerja.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa tren penyelesaian berkas secara nasional menunjukkan peningkatan.
Ia menyebut, hingga saat ini telah terjadi penurunan sekitar 12.285 berkas layanan pertanahan, meskipun sempat terhambat libur panjang.
Menurutnya, sejumlah kendala yang menyebabkan berkas tertunda antara lain sengketa lahan, permasalahan batas wilayah, serta kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi oleh pemohon.
Rapat tersebut diikuti pejabat pusat dan daerah di lingkungan ATR/BPN, baik secara langsung maupun daring, guna memastikan percepatan layanan berjalan sesuai target.
Share:
