, Gorontalo – Akselerasi kinerja aparatur pemerintah menjadi perhatian utama Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya. Dalam upaya mendorong peningkatan kinerja, dirinya berencana untuk melakukan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mencapai target bulanan.
Staf Ahli Menaker Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik, yang juga Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, mengusulkan perubahan pada Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penilaian TPP. Dalam perubahan tersebut, target kinerja bulanan akan menjadi beban yang harus dipenuhi oleh pimpinan OPD. Jika target tersebut tidak tercapai, maka akan dilakukan pemotongan tiga persen dari total TPP.
“Dalam penilaian sebelumnya, penilaian dilakukan secara bertahap, bukan begitu? Jika demikian, maka kita akan ubah Pergub tersebut. Jika diperlukan, Pergub dapat saya ubah hari ini. Pemotongan TPP akan berlaku terlebih dahulu bagi eselon II, belum berlaku untuk staf,” tegas Ismail saat memimpin penandatanganan Komitmen Pimpinan OPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Aula Kantor Inspektorat, Senin (19/6/2023).
Keseriusan Penjabat Gubernur Gorontalo dalam memberikan sanksi kepada pimpinan OPD yang tidak mencapai kinerja yang diharapkan tidak dapat dipandang sebelah mata. Bahkan, beliau telah menugaskan staf khusus untuk menyusun kembali Pergub terkait TPP agar tidak ada intervensi atau kepentingan pribadi dari pimpinan OPD mana pun.
Dalam Rakor Kemendagri bersama Penjabat Kepala Daerah seminggu yang lalu, mereka diberikan instruksi untuk membentuk tim yang solid dan setia. Setia di sini tidak merujuk pada kesetiaan kepada Ismail Pakaya sebagai individu, melainkan kesetiaan kepada tugas dan tanggung jawab yang diemban.
“Kesetiaan tidak ditujukan kepada Ismail Pakaya, itu tidak ada. Saya meminta kesetiaan kepada tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seluruh pimpinan OPD. Bagi yang tidak ingin beradaptasi dengan ritme kerja saya, silakan tinggalkan dan pilih untuk bekerja pada level fungsional,” tegasnya.
Setelah menjabat selama lebih dari sebulan, Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, menyatakan bahwa waktu tersebut sudah cukup untuk menilai kinerja bawahannya. Beliau telah memiliki gambaran mengenai pejabat-pejabat dengan performa buruk yang disebut sebagai “birokrasi stunting”.
Dengan tindakan tegas dan komitmen yang kuat, Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, bertekad untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal dan efisien.
Share:
