Langkat – Pimpinan Daerah Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menaruh harapan besar kepada Bupati terpilih Syah Afandin dan Wakil Bupati Tiorita Surbakti agar tidak hanya menjadi pemimpin yang memiliki visi, tetapi juga mampu merealisasikan janji-janji kampanye. (Rabu, 12/02/2025)
Hal tersebut disampaikan Ketua PD Al Washliyah Langkat, Drs. H. Syahrizal MZ, dalam keterangannya di Stabat.
Menurutnya, masyarakat dan umat menanti hadirnya kepala daerah dengan kebijakan yang pro-rakyat, memperhatikan kesejahteraan semua lapisan tanpa diskriminasi. Ia juga menekankan pentingnya rekonsiliasi politik pasca-pemilihan.
“Kepala daerah terpilih harus segera melakukan rekonsiliasi politik. Ketegangan akibat perbedaan pandangan politik selama ini harus diredam untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan tenteram,” ujarnya.
Syahrizal menambahkan, kepala daerah harus menjadi simbol pemersatu, bukan justru memperuncing perbedaan. Janji-janji kampanye yang telah disampaikan harus segera direalisasikan.
“Rekonsiliasi ini penting untuk mengembalikan harmoni sosial-politik di tengah masyarakat. Ketegangan akibat perbedaan pilihan harus dinetralisir demi kebaikan bersama,” katanya.
Ia juga mendorong agar Syah Afandin—yang akrab disapa Ondim—bersama wakilnya segera merealisasikan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam upaya membangun ketahanan pangan melalui Program Makan Bergizi Gratis (BMG) untuk siswa di Kabupaten Langkat.
Selain itu, Syahrizal meminta agar pemerintah daerah mematuhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Menurutnya, semua jajaran, termasuk DPRD, harus menghindari penggunaan anggaran yang tidak produktif.
“Seluruh kebijakan harus mengacu pada RPJMD Tahun 2026. Kepala daerah terpilih diharapkan membawa semangat perubahan nyata, tidak hanya fokus pada pencapaian jangka pendek, tapi juga berorientasi jangka panjang,” ujarnya.
Al Washliyah Langkat juga menegaskan pentingnya reposisi pejabat secara profesional dan proporsional, berdasarkan integritas dan kemampuan dalam mendukung visi-misi kepala daerah.
“Jika ada pejabat yang tidak mampu menjalankan program-program prioritas, maka harus ada evaluasi tegas terhadap kinerjanya,” tegas Syahrizal. (Jb)
Share:
