Gorontalo -Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Yuriko Kamaru, meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan lapangan kerja di Gorontalo. Pernyataan ini disampaikan oleh Yuriko dalam Rapat Paripurna ke-152 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 pada Senin (19/08/2024).
Yuriko menyoroti bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Gorontalo terus meningkat setiap hari, mencakup lulusan SMA, perguruan tinggi, hingga jenjang pendidikan S2. Menurutnya, kondisi ini memerlukan adanya akses yang lebih luas dan terbuka terhadap lapangan kerja.
“Saat ini jumlah angkatan kerja yang terjadi di Provinsi Gorontalo makin hari makin meningkat, baik itu lulusan SMA, kemudian pendidikan tinggi bahkan pendidikan di tingkat S2 itu banyak sekali lulusannya. Dan semua ini membutuhkan akses terbukanya lapangan kerja,” ujar Yuriko.
Lebih lanjut, Yuriko menjelaskan bahwa hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh persaingan kerja yang ketat dan akses pekerjaan yang terbatas, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Kalau kita dorong mereka untuk jadi wirausaha, maka aksesnya harus dibuka oleh pemerintah, jangan sampai tertutup,” tegas Yuriko.
Ia juga memperingatkan bahwa jika ledakan angkatan kerja di Provinsi Gorontalo tidak diantisipasi dengan baik, generasi muda yang membutuhkan pekerjaan bisa saja terjerumus ke dalam aktivitas negatif, seperti judi online.
“Misalnya mau mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, mereka (generasi muda) lebih terjun pada hal-hal negatif misalnya judi online,” tambah Yuriko.
Yuriko berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah penyediaan lapangan kerja di Gorontalo, sehingga generasi muda dapat memiliki peluang yang lebih baik dalam mendapatkan pekerjaan dan terhindar dari aktivitas yang merugikan.
Share:
