Gorontalo – Anggaran belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2026 dipastikan akan lebih ketat. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menyampaikan bahwa sedikitnya ada 15 pos belanja yang masuk dalam skema efisiensi, termasuk infrastruktur yang sebelumnya menjadi prioritas utama.
“Tahun ini infrastruktur menjadi prioritas dari tujuh item yang sudah efisien. Ternyata tahun depan, infrastruktur juga jadi prioritas yang nantinya kita akan lakukan efisiensi,” ungkap Sofian saat membuka asistensi dan verifikasi RKA SKPD di ruang Dulohupa, Gubernuran, Selasa (26/08/2025).
Efisiensi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pengadaan alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremoni, seminar, diklat, bimtek, hingga honorarium, sewa gedung, pemeliharaan, dan perawatan. Selain itu, belanja cetak dan souvenir, bantuan pemerintah, lisensi aplikasi, jasa angkutan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, serta infrastruktur juga masuk daftar efisiensi.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah penyesuaian akibat keterbatasan fiskal, menyusul menurunnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Sofian, dengan efisiensi, anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada program yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Karena anggaran kita terbatas, kita harus mencoba agar tidak hanya berharap di APBD. Mungkin bisa melalui integrasi program dengan pemerintah kota atau kementerian-lembaga, sehingga ada sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan untuk memperkuat program prioritas,” jelasnya.
Sofian juga menekankan bahwa efisiensi ini harus menjadi pengingat bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih disiplin dalam menyusun perencanaan anggaran. Belanja, kata dia, harus disusun berdasarkan kebutuhan strategis dan indikator kinerja yang jelas, bukan sekadar mengikuti pola tahunan.
Lebih jauh, ia meminta OPD mencari alternatif pembiayaan di luar APBD provinsi melalui kolaborasi dengan kabupaten/kota maupun kementerian dan lembaga. Dengan demikian, program prioritas daerah tetap dapat berjalan meski kapasitas fiskal terbatas.
Sofian pun mengingatkan agar praktik mengecilkan anggaran kegiatan inti untuk kemudian menambah di tahap revisi harus dihentikan. “Setiap OPD harus benar-benar fokus pada satu atau dua prioritas dengan dukungan anggaran yang jelas,” tegasnya.
Share:
